get app
inews
Aa Text
Read Next : Urusan Beras Belum Tertangani, Presiden Terpilih Prabowo Diusulkan Evaluasi Bapanas 

Dirut Bulog Dicopot, Jokowi Diminta Evaluasi Juga Kepala Bapanas soal Demurrage Impor Beras Rp294 M

Selasa, 10 September 2024 | 13:10 WIB
header img
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencopot Bayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Foto: Dok

JAKARTA, iNewsBogor.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera mengevaluasi Arief Prasetyo Adi dari posisi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) usai diberhentikannya Bayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.

Arief Prasetyo Adi dan Bayu Krisnamurthi merupakan sosok yang saat ini diterpa dengan kasus demurrage impor beras sebesar Rp294,5 miliar.

Hal itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah usai menanggapi dicopotnya Bayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog di tengah kasus demurrage impor beras Rp 294,5 miliar yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bayu Krisnamurthi digantikan Wahyu Suparyono sebagai Dirut Bulog.

“Iya (Presiden Jokowi harus copot Arief Prasetyo sebagai kepala Bapanas),” kata Trubus, Selasa,(10/9/2024).

Trubus menilai pencopotan Arief Prasetyo Adi dari Kepala Bapanas setelah diberhentikannya Bayu Krisnamurthi sebagai Dirut Bulog oleh Menteri BUMN Erick Thohir sangat diperlukan untuk peningkatan kinerja soal ketahanan pangan.

“Artinya (Arief Prasetyo Adi harus dicopot dari posisi Kepala Bapanas) kalau memang (ingin) peningkatan kinerja terkait ketahanan pangan. Harus mencari kolaborasi sinergitas itu yang ditujukan antara lembaga-lembaga itu,” ungkap Trubus.

Trubus tak menampik pencopotan Bayu Krisnamurthi sebagai Dirut Bulog berkaitan erat dengan kasus demurrage impor beras Rp 294,5 miliar. Trubus juga mengakui kinerja Bulog di bawah kepimpinan Bayu Krisnamurthi jauh dari harapan.

“Memang saya lihat ada kaitan (pencopotan Bayu Krisnamurthi dengan mark up impor dan demurrage beras). Belum lagi Bulog selama ini memang kurang transparan kepada publik terkait dengan kebijakan-kebijakan itu untuk diarahkan penguatan ketahanan pangan itu sendiri,”  tandas Trubus.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut