Soal Dugaan Penyelewengan Beasiswa PIP di Polman, ICW Kritik Keras Peran DPR RI

JAKARTA, iNewsBogor.id – Terkait polemik dugaan penyelewengan program beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang terjadi di Polewali Mandar (Polman). Indonesia Corruption Watch (ICW) angkat bicara dengan menyebut penyelewengan beasiswa PIP tersebut potensial sangat berkaitan dengan korupsi dan kerugian negara.

Peneliti Senior ICW, Almas Sjafrina mengatakan dugaan penyelewengan dana PIP terjadi juga di daerah lainnya seperti di Tasikmalaya. Dan kerugian keuangan negara akibat praktek koruptif tersebut angkanya tidak main main.

Baca Juga

Dugaan Penyelewengan Program Beasiswa PIP Polman Dilaporkan Gerakan Mahasiswa Indonesia ke KPK

“Dari tren korupsi yang ditindak oleh aparat penegak hukum angka (Korupsi PIP) mungkin sudah bisa disimpulkan oleh penegak hukum. Tapi kalau kita lihat satu kasus, misalnya yang terjadi di Tasikmalaya itu kan menyangkut penyaluran dana PIP di 300 sekolah. Kerugian negara juga gak kecil juga gitu ya, sampai Rp 700 juta dan bahkan mungkin milyaran,” ujar peneliti ICW Almas Sjafrina dalam konferensi pers, Selasa (22/10/2024) kemarin.

Almas dengan tegas menyatakan bahwa, penyelewengan tersebut bersumber dari penyalahgunaan kewenangan DPR RI yang ingin terlibat dalam penyaluran beasiswa PIP. Padahal, DPR justru seharusnya berperan dalam mengawasi program pemerintahan dan bukan melaksanakan program tersebut.

“DPR mempunyai fungsi pengawasan. Dia bukan eksekutor dari program-program pemerintah. Justru DPR mengawasi pemerintah dalam mengeksekusi program-program yang sudah masuk ke anggaran yang sudah disepakati. Kalau kemudian mereka juga menjadi pihak yang mengeksekusi, (mereka) secara tidak langsung juga mendapat benefit dari situ. Katakanlah misalnya tidak ada korupsi disitu, DPR nya masuk, kan tetap dia punya benefit advertorial,” jelas dia.

Editor : Furqon Munawar