Paradoks Hilirisasi Nikel dan Ancaman Limbah Batre

Oleh : Rimun Wibowo*

Baca Juga

Saksi Ahli Kehutanan Sebut Bukaan Jalan PT Position Cenderung Untuk Keluarkan Material Dalam Tanah

BOGOR, iNewsBogor.id - Indonesia berada di garis depan transisi energi global. Sebagai produsen nikel terbesar dunia, negeri ini memainkan peran penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV), simbol masa depan energi bersih. Pemerintah mendorong hilirisasi nikel melalui pembangunan kawasan industri smelter di berbagai daerah, mulai dari Sulawesi hingga Maluku Utara.

Namun, di balik ambisi hijau tersebut, muncul paradoks serius. Alih-alih mendorong keberlanjutan, hilirisasi nikel justru menimbulkan kerusakan lingkungan dan ancaman sosial jika tidak dikelola secara bijak.Luka di Hulu:

Eksploitasi Nikel yang Masif

Baca Juga

Mangkir Tiga Kali dari Sidang TPPU Rp135,8 M, Komisaris PT LAM Didesak Hadir

Hilirisasi menjanjikan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Tetapi realitas di lapangan memperlihatkan kerusakan lingkungan yang luas. Di Morowali, Konawe Utara, dan Halmahera Tengah, hutan-hutan dibabat dan perairan tercemar tailing tambang. Masyarakat adat kehilangan akses terhadap ruang hidupnya.

Ironisnya, sebagian besar smelter nikel masih bergantung pada PLTU batu bara. Laporan IEEFA (2024) menyebutkan bahwa kapasitas captive coal plant untuk industri mencapai 13 GW dan diperkirakan bertambah 21 GW lagi. Data Global Energy Monitor juga menunjukkan lonjakan tajam kapasitas PLTU captive sejak 2019, sebagian besar untuk industri nikel dan aluminium.

Hanya segelintir smelter, seperti milik PT Vale di Sorowako, yang menggunakan energi terbarukan. Maka timbul pertanyaan: apakah ini transisi energi bersih, atau hanya peralihan dari satu bentuk polusi ke bentuk lainnya?

Baca Juga

Jokowi Enggan Jadi Ketum PDIP Gantikan Megawati, Pilih Pensiun Berpolitik Lalu Pulang ke Solo

Bahaya di Hilir: Ancaman Limbah Baterai

Di sisi hilir, ancaman tak kalah serius datang dari limbah baterai. Baterai lithium-ion mengandung logam berat berbahaya seperti nikel, lithium, dan kobalt. Tanpa sistem daur ulang yang baik, limbah ini dapat mencemari tanah dan air serta memicu gangguan kesehatan serius seperti kerusakan ginjal dan kanker.

Limbah baterai kecil, seperti dari mainan atau remote, masih sering dibuang ke TPA bersama sampah rumah tangga. Padahal ini termasuk limbah B3. Sayangnya, Indonesia belum memiliki sistem daur ulang baterai yang terintegrasi. Prinsip tanggung jawab produsen (EPR) belum berjalan optimal, dan kesadaran publik masih rendah.Jika tidak segera ditangani, Indonesia bisa menghadapi krisis ekologis baru akibat timbunan limbah baterai kendaraan listrik.

Baca Juga

Soal Pendapatan Ekspor Nikel, DPR Nilai Jokowi Blunder

Risiko Strategis: Kehabisan Nikel di Era AI

Selain dampak ekologis, eksploitasi nikel tanpa strategi keberlanjutan juga menyimpan risiko strategis. Saat dunia memasuki era AI dan otomasi, kebutuhan baterai akan meningkat pesat. Jika cadangan nikel Indonesia habis dalam waktu dekat, kita bisa kehilangan posisi tawar dalam teknologi masa depan.

Karena itu, perlu dirumuskan kebijakan cadangan strategis untuk logam-logam kritis, agar Indonesia tetap relevan dalam ekosistem energi global.

Baca Juga

Luhut Ditantang Pidanakan Eksportir 5 Juta Ton Nikel Ilegal

Menata Ulang Arah Transisi

Transisi energi sejati bukan sekadar mengganti bahan bakar, tapi juga menata ulang sistem produksi, konsumsi, dan pengelolaan sumber daya. Negara-negara seperti Jepang dan Uni Eropa telah membangun sistem sirkular untuk baterai, termasuk teknologi daur ulang dan sistem pengumpulan nasional.Indonesia belum terlambat. Namun, waktu untuk pasif sudah habis. Pemerintah perlu menyusun peta jalan pengelolaan limbah baterai, memperkuat teknologi daur ulang, serta membangun sistem insentif dan edukasi publik.

Lebih jauh, evaluasi menyeluruh atas proyek hilirisasi nikel perlu dilakukan. Keuntungan jangka pendek tidak boleh mengorbankan keberlanjutan jangka panjang.

Energi masa depan yang benar-benar hijau bukan hanya bersih saat digunakan, tapi juga adil dalam dampaknya dan bijak dalam perencanaannya. Jangan sampai masa depan kita dibangun di atas kerusakan hari ini—terlebih tanpa cadangan untuk hari esok.

Note : * Penulis merupakan Dosen Ilmu Lingkungan dan Wakil Dekan Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Ibn Khaldun Bogor

Editor : Furqon Munawar