Pengadilan Tinggi Bandung Jatuhi Vonis Mati, Ridwan Kamil: Perbuatan Itu Biadab!

BOGOR - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung sudah menjatuhkan hukuman vonis mati terhadap terdakwa Hery Wirawan. 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sebut vonis mati yang dijatuhkan itu sudah memenuhi rasa keadilan.Pasalnya, kata Gubernur yang akrab disapa Kang Emil, perbuatan predator seks itu terbilang biadab.

Baca Juga

Tegas! Panglima TNI Minta Oknum Paspampres Pembunuh Warga Aceh Diganjar Hukuman Mati

"Dengan perbuatan biadab itu, saya kita Pengadilan Tinggi Bandung sudah memenuhi rasa keadilan di masyarakat," kata Kang Emil di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (4/4/2022). 

Meski begitu, Kang Emil meminta semua upaya hukum terhadap Herry dimaksimalkan. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan pihak Herry kembali mengajukan banding ke level yang lebih tinggi selain PT Bandung. 

"Harapan saya, kalau (Herry Wirawan) banding ke level atas, vonis harus disesuaikan dengan seperti putusan sekarang," katanya. 

Sebelumnya diberitakan, terdakwa kasus pemerkosaan terhadap belasan santriwati hingga hamil dan melahirkan, Herry Wirawan akhirnya divonis mati. Vonis mati tersebut diputuskan Majelis Hakim PT Bandung dalam sidang banding yang diajukan oleh jaksa.

"Menerima permintaan banding dari jaksa/penuntut umum. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati," kata Hakim PT Bandung yang diketuai Herri Swantoro dalam putusannya yang diterima, Senin (4/4/2022). 

Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa vonis dijatuhkan hakim dalam sidang terbuka yang digelar hari ini. Dalam putusannya, hakim juga memperbaiki putusan PN Bandung yang sebelumnya menghukum Herry Wirawan dengan penjaran seumur hidup. 

"Menetapkan terdakwa tetap ditahan," tutur hakim. 

Adapun dalam perkara ini, Herry tetap dijatuhi hukuman sesuai Pasal 21 KUHAP jis Pasal 27 KUHAP jis Pasal 153 ayat ( 3) KUHAP jis ayat (4) KUHAP jis Pasal 193 KUHAP jis Pasal 222 ayat (1) jis ayat (2) KUHAP jis Pasal 241 KUHAP jis Pasal 242 KUHAP, PP Nomor 27 tahun 1983, Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan. 

Editor : Hilman Hilmansyah