53 Jabatan Kosong di Pemkot Bogor Disorot DPRD, Wali Kota Pastikan Segera Terisi

BOGOR, iNewsBogor.id – Kekosongan sebanyak 53 jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menjadi sorotan DPRD Kota Bogor. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik apabila tidak segera ditangani.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Dody Hikmawan, mengatakan kekosongan jabatan bukan persoalan baru dan seharusnya tidak terus berulang. Menurutnya, diperlukan langkah strategis berupa penyusunan roadmap penataan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) secara komprehensif.

Baca Juga

Birokrasi Tanpa Penghuni: 53 Jabatan Pemkot Bogor Menunggu Tanda Tangan BKN

“Langkah ini perlu untuk memuat data yang akurat mengenai jumlah, kompetensi, dan kebutuhan riil di tiap sektor. Pendekatan ini juga harus mempertimbangkan manajemen kinerja dan efisiensi layanan publik,” ujar Dody kepada wartawan, Rabu (4/2).

Ia menilai penataan SDM yang terencana dapat mendorong birokrasi yang lebih profesional, produktif, serta akuntabel. DPRD juga menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemanusiaan dalam setiap kebijakan pengelolaan aparatur.

“Kami terus mendorong agar kebijakan penataan SDM dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemanusiaan,” katanya.

Baca Juga

Jual Miras Dekat Lingkungan Santri, Kafe di Bogor Diminta Tutup

Dody menambahkan, komunikasi antara pemerintah daerah, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Keuangan perlu diperkuat agar kebijakan penataan birokrasi tidak menimbulkan ketimpangan baru di daerah serta tetap menyesuaikan kapasitas fiskal masing-masing wilayah.

Dalam jangka panjang, menurutnya, efektivitas birokrasi tidak hanya ditentukan jumlah ASN, tetapi juga kompetensi dan produktivitas aparatur.

“Setiap kebijakan harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas kerja, pelatihan, dan budaya pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkap politisi PKS tersebut.

Baca Juga

Walikota Bogor Tinjau Lokasi Longsor Bondongan, Sempatkan Takziah ke Rumah Korban

Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memastikan Pemkot Bogor tengah memproses administrasi pengisian jabatan kosong ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pelantikan pejabat akan dilakukan setelah rekomendasi resmi diterbitkan.

Ia juga membantah anggapan bahwa kekosongan jabatan telah berlangsung selama satu tahun.

“Mana satu tahun? Kan sebelumnya sudah diisi,” kata Dedie.

Baca Juga

Layanan BISKITA Kembali Normal, Ini Jam Operasional dan Rutenya

Menurut Dedie, kekosongan jabatan terjadi karena beberapa faktor, termasuk pensiun dan kebutuhan administrasi kepangkatan. Proses pengisian jabatan harus memenuhi persyaratan jenjang pangkat serta ketentuan administratif yang berlaku.

Terkait pelantikan pejabat yang dinilai dilakukan bertahap, Dedie menjelaskan pelantikan sebelumnya difokuskan pada guru dan kepala sekolah karena administrasinya telah rampung, sementara jabatan lain masih menunggu proses di BKN.

“Tinggal dilantik semua, begitu rekomendasi turun,” ujarnya.

Baca Juga

Ngetrail Sambil Beramal, Jenal Mutaqin Ajak Komunitas Motor Bogor Bantu Korban Bencana Sumatera

Ia juga menepis isu adanya titipan jabatan di lingkungan Pemkot Bogor.

“Titipan siapa? Wong kabeh PNS. Mana bisa titip orang. Kan pegawai itu ada tingkat jabatannya, ada pangkatnya. Yang bisa masuk ya harus sesuai syarat dan ketentuannya,” tandasnya.

Editor : Ifan Jafar Siddik