Warga Tuntut Penutupan Tambang Ilegal di Tanah Bengkok Desa Warung Banten

BOGOR, iNewsBogor.id - Warga Desa Warung Banten, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menggelar aksi unjuk rasa menuntut penghentian aktivitas pertambangan ilegal yang dinilai merusak tanah bengkok milik desa. Lahan seluas sekitar lima hektare yang sebelumnya berupa dataran dan pegunungan tersebut dilaporkan telah dikeruk tanpa izin resmi.

Aksi warga berlangsung di wilayah Desa Warung Banten, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dalam orasinya, koordinator aksi menegaskan bahwa tanah bengkok merupakan warisan untuk kepentingan masyarakat desa, bukan untuk kegiatan pertambangan.

Baca Juga

Tambang Ilegal di Parung Panjang Kabupaten Bogor Disegel, Diduga Tak Kantongi Izin

“Kami datang menuntut tanah bengkok kami dikembalikan. Lahan yang sudah rusak harus dipulihkan menjadi hijau dan asri kembali, dan pihak perusak wajib bertanggung jawab,” ujarnya.

Warga juga mengungkap dugaan bahwa aktivitas pertambangan ilegal tersebut dikoordinir oleh seorang oknum bernama Cahyadi. Selain itu, beredar informasi mengenai keterlibatan pekerja warga negara asing yang diduga tidak memiliki dokumen izin tinggal terbatas (KITAS).

Selama aktivitas penambangan berlangsung, masyarakat mengaku merasa khawatir terhadap potensi bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan permukiman. Kerusakan alam dinilai telah mengganggu ekosistem serta kenyamanan hidup warga sekitar.

Baca Juga

Ketum PPPI Dukung TNI Berantas Tambang Ilegal, Minta Negara Tegas Hadapi Jaringan Illegal Mining

“Gunung kami dirusak. Ini warisan untuk masyarakat, kami tidak ikhlas,” kata salah seorang warga.

Secara hukum, aktivitas pertambangan tanpa izin bertentangan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku penambangan ilegal.

Kepala Desa Warung Banten, Rudianto, meminta seluruh aktivitas pertambangan dihentikan. Ia juga menegaskan bahwa penghentian tidak berlaku bagi pembangunan fasilitas umum seperti gedung dan jalan desa.

Baca Juga

Penambangan Ilegal di Gunung Hideung Cigudeg Makin Ramai, Penertiban Tak Membuat Efek Jera

Dalam pernyataan tertulisnya, pemerintah desa menuntut pihak terkait bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang timbul serta memberikan ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yang disebutkan warga maupun aparat penegak hukum terkait dugaan pertambangan ilegal tersebut.

Editor : Ifan Jafar Siddik