Dosen Ekonomi Syariah IPB University Usulkan MBG Terintegrasi dengan KIP dan KIS agar Tepat Sasaran

BOGOR, iNewsBogor.id– Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek distribusi dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Dr Deni Lubis, mengusulkan agar program tersebut diintegrasikan dengan sistem perlindungan sosial yang sudah berjalan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Baca Juga

MBG di Sekolah Bogor Disorot: Siswa Diduga Terima Buah Busuk dan Telur Hancur

Usulan tersebut disampaikan dalam Strategic Discussion Series 1 yang digelar di Kampus IPB Dramaga pada 29 April 2026.

Menurut Deni, secara filosofis Program MBG memiliki nilai sosial yang kuat dan sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Dalam pandangannya, pemberian makanan kepada masyarakat yang membutuhkan memiliki kesamaan semangat dengan konsep zakat, khususnya zakat fitrah yang bertujuan membantu kelompok rentan.

“Secara filosofis, kemiskinan akan selalu ada dalam setiap negara, bahkan di negara maju sekalipun, karena berbagai faktor seperti pemutusan hubungan kerja atau kehilangan pencari nafkah. Karena itu, bantuan harus benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

Baca Juga

Evaluasi MBG Kota Bogor, Dedie Rachim Fokuskan Akurasi Data Penerima Manfaat

Namun dalam pelaksanaannya, Deni menilai distribusi MBG masih belum sepenuhnya efektif. Ia menemukan adanya fenomena sejumlah siswa yang tidak mengonsumsi makanan dari program tersebut karena telah membawa bekal dari rumah atau memesan makanan dari layanan katering.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan food waste atau pemborosan makanan akibat distribusi bantuan yang kurang tepat sasaran.Untuk mengatasi persoalan tersebut,

Deni mengusulkan agar penyaluran bantuan tidak hanya berbasis sekolah atau komunitas, tetapi juga terintegrasi dengan data penerima bantuan sosial melalui KIP maupun KIS.

Baca Juga

Wamen Dalam Negeri Sambut Kehadiran Akademi Buah Nusantara, Dorong Ketahanan Pangan Nasional

Melalui mekanisme tersebut, penerima manfaat nantinya dapat menukarkan bantuan dalam bentuk bahan pangan atau makanan melalui koperasi yang telah ditunjuk pemerintah.

“Dengan mekanisme redeem berbasis KIP atau KIS, bantuan menjadi lebih fleksibel dan tepat sasaran. Selain itu, kebutuhan pangan dapat disuplai langsung dari petani lokal melalui koperasi, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan,” jelasnya.

Ia menilai pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi petani lokal dan pelaku koperasi.

Baca Juga

Peluncuran Perdana Program Makanan Bergizi Gratis Disambut Antusias Siswa di Tenjolaya Bogor

Deni berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah agar implementasi Program MBG semakin efektif, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Editor : Furqon Munawar