Nestapa Kakek Manap, Tanah 2 Hektare Warisan Orang Tua Diduga Dikuasai Perusahaan Semen

Di tengah kebingungannya, ia lalu mengadu ke sebuah kantor bantuan hukum yang beralamat di Jakarta Selatan. Pihak kantor bantuan hukum kemudian bertindak untuk dan atas nama Manap Bin Eman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2025.

Pada 2 April 2026, pihak kantor bantuan hukum lalu membuat surat yang diajukan kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni cq. Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan, dengan tujuan memohon atensi dan klarifikasi terkait status dan hak atas tanah dimaksud.

Baca Juga

Kampanye 'Indonesia Bebas PCBs 2028' KLH Sambangi PPLI di Klapanunggal Kabupaten Bogor

Disebutkan pula dalam surat itu, bahwa sudah ada penggalian atas tanah yang dilakukan perusahaan semen, dengan kedalaman 40 meter yang dinilai telah masuk ranah pidana berat. Sayangnya, sampai sekarang belum ada jawaban resmi dari Menteri Kehutanan atas surat yang diajukan.

"Sampai sekarang juga belum ada surat pengalihan hak atas tanah girik yang kini dikuasai oleh perusahaan, dan saya juga belum sepeser pun mendapat ganti rugi dari pihak perusahaan. Memang ada uang yang diberi oleh pihak perusahaan, tapi itu kata merekan uang kerahiman yang nominalnya jauh dari nilai ganti rugi," kata Kakek Manap.

Parahnya lagi, keserakahan perusahaan semen kini merembet ke persil tanah lainnya yang juga milik Kakek Manap dan 7 warga lainnya di blok 18. Itu setelah perusahaan memasang patok baru di atas tanah warga yang notabene sudah ada patoknya sejak tahun 70an.

Baca Juga

Hanya Gegara Polisi Tidur, Oknum RT di Klapanunggal Kabupaten Bogor Bawa Preman Tega Aniaya Warga

"Pemasangan patok baru itu Kamis dan Jumat (5-6/6/2026) kemarin. Ada sekitar 17 patok, dan itu sudah saya cabut semua," kata Kakek Manap dengar suara bergetar, menahan nestapa yang dialaminya.

Setelah terdiam sebentar dan mengatur nafasnya, petani itu kembali melanjutkan curahan hatinya. "Sebenarnya, saya sudah sangat frustasi menghadapi masalah ini. Sampai saya sering sakit, dan seperti orang linglung," ujarnya lirih. 

"Saya tidak tahu kemana lagi harus mengadukan masalah ini. Saya ini hanya orang kampung yang tak tahu apa-apa. Hanya bisa pasrah, berdoa kepada yang Kuasa, semoga pihak perusahaan, menteri kehutanan sampai bapak Presiden terbuka hatinya dan mendengar kesusahan saya ini," tutur Kakek Manap dengan suara tersedak seperti hendak terisak.

Penderitaan Kakek Manap, petani kecil di desa Nambo yang lahannya yang diduga diserobot perusahaan semen, sebuah potret kusam atas bobroknya praktik usaha tambang yang dilakukan perusahaan milik negara.

Status tanah milik warga yang tiba-tiba diklaim sepihak sebagai aset negara, sudah barang tentu meninggalkan dampak yang sangat berat bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun psikologis.

Praktik buruk pertambangan semen di atas lahan warga juga memicu krisis ekologis dan sosial berkepanjangan. Paling nyata, aktivitas tersebut membuat hilangnya lapisan tanah atas (topsoil) yang berujung pada penurunan kesuburan dan matinya mata air bawah tanah akibat rusaknya kawasan karst. 

Dampak langsung ini menghilangkan sumber penghidupan, merusak lingkungan, dan mengancam hak asasi masyarakat lokal. Belum lagi, warga sering kali kehilangan lahan pertanian produktif yang menjadi tumpuan hidup turun-temurun. 

Alih-alih bertindak sebagai mediator atau pelindung hak rakyat, di hampir setiap ada konflik agraria, negara malah kerap memposisikan diri mendukung kepentingan korporasi. 

Kendati kerap memicu perdebatan karena negara sering kali hadir dengan wajah ganda, namun kehadiran negara dalam kasus konflik agraria yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang, tentu tetap dirindukan masyarakat.

Editor : Suriya Mohamad Said