Pasar Respons Positif, Guru Besar Unas Nilai Pergantian Menkeu Langkah Tepat

JAKARTA, iNewsBogor.id - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional (Unas) Prof. Edi Sugiono menilai positif pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) di tengah dinamika perekonomian global. Menurutnya, respons positif pasar terhadap pergantian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa penyegaran kabinet mendapat respons baik dari pelaku pasar.

“Sebuah pergantian kalau direspons positif berarti pasar meresponsnya positif. Artinya, itu yang diharapkan. Tetapi kalau pergantian kemudian pasar merespons negatif, itu menjadi taruhan,” ujar Prof Edi di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Baca Juga

Sesumbar Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 6-7 persen, Menkeu Sebut Tuntutan 17+8 Kerjaan Orang Kecil

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan selama sekitar satu tahun.

Menurut Prof Edi, respons pasar menjadi salah satu faktor penting dalam menilai efektivitas pergantian pejabat di bidang ekonomi. Sosok dan kualitas seorang menteri, kata dia, harus berjalan beriringan dengan kemampuan menjaga kepercayaan pasar.

“Sebagus apa pun Pak Purbaya, kalau memang pasar tidak begitu menginginkan dan respons pasar tidak begitu bagus, ya satu-satunya memang pergantian dan refresh dengan yang baru,” katanya.

Prof Edi juga menilai komunikasi antarlembaga menjadi hal penting bagi seorang pejabat publik, terutama Menteri Keuangan. Menurutnya, pernyataan yang menimbulkan kontroversi di ruang publik berpotensi memengaruhi persepsi pelaku pasar.

“Saya menilainya positif. Pasar itu sebenarnya tidak ingin pernyataan dari seorang pejabat, apalagi Menteri Keuangan, yang kontroversi dengan sesama pejabat ditunjukkan ke publik,” jelasnya.

Dia menambahkan, seorang pejabat dapat memiliki argumentasi yang dinilai benar, tetapi cara penyampaian yang berpotensi memunculkan polemik dapat berdampak terhadap persepsi pasar. Karena itu, stabilitas komunikasi antarpemerintah dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pelaku ekonomi.

Soroti Arah Kebijakan Ekonomi

Di sisi lain, Prof Edi mengapresiasi sejumlah arah kebijakan Presiden Prabowo yang dinilainya mulai mendorong perubahan paradigma pembangunan ekonomi.

Dia menilai pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari indikator makro. Pertumbuhan juga perlu memiliki korelasi yang lebih kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pak Prabowo sudah ingin mengubah bagaimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Menurut Prof. Edi, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini belum sepenuhnya memberikan dampak yang merata. Kontribusi masyarakat lapisan bawah terhadap pertumbuhan ekonomi disebut masih relatif kecil dibandingkan kelompok menengah atas.

“Kontribusi dari bawah itu hanya di bawah 5 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi sebagus apa pun tidak berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Karena itu, dia memandang pembangunan yang dimulai dari masyarakat lapisan bawah atau “dari pinggir” sebagai salah satu arah yang positif. Penguatan koperasi, menurutnya, dapat menjadi instrumen untuk mendorong paradigma tersebut.

“Pembangunan itu harus dari pinggir. Kalau diimplementasikan melalui koperasi, sebenarnya arahnya ke sana. Pertumbuhan ekonomi itu dari pinggir betul-betul dirasakan oleh masyarakat bawah, baru ke tengah dan mengarah ke pusat,” jelasnya.

Prof Edi juga menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki semangat yang sejalan dengan pemberdayaan masyarakat tingkat bawah, termasuk petani dan masyarakat desa. Namun, implementasinya masih perlu disempurnakan agar tujuan awal program dapat tercapai secara optimal.

“Awalnya MBG juga seperti itu, ingin memberdayakan masyarakat desa, petani, dan lain-lain. Dalam praktiknya memang masih ada yang perlu disempurnakan,” katanya.

Menurut dia, pendekatan tersebut juga menjadi upaya mengoreksi keterbatasan teori trickle-down effect, yakni gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat.

Tantangan Menkeu Baru

Lebih lanjut, Prof Edi menyebut tantangan besar Menteri Keuangan yang baru adalah menjaga kesehatan fiskal sekaligus mencari sumber pembiayaan pembangunan yang lebih beragam.

“Beban berat sekarang yang harus dijalankan oleh menteri yang baru adalah beban fiskal,” ujarnya.

Dia menilai pemerintah perlu mencari sumber pendanaan lain agar pembiayaan negara tidak terlalu bergantung pada penerimaan fiskal. Sementara dari sisi penerimaan, optimalisasi pajak harus dilakukan secara selektif dan proporsional.

“Pajak-pajak mana yang bisa digenjot harus dipilah-pilah. Rakyat yang sudah terbebani jangan dibebani lagi dengan pajak,” tegasnya.

Selain penerimaan pajak, pengelolaan utang juga menjadi perhatian. Menurut Prof. Edi, utang negara tetap dapat digunakan sepanjang diarahkan untuk kegiatan produktif dan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.

“Boleh utang, tetapi persentasenya makin kecil untuk menambal kekurangan APBN. Sumber pendanaan dari utang itu harus produktif, sehingga betul-betul menjadi investasi masa depan, bukan menjadi beban generasi,” katanya.

Prof. Edi berharap Menteri Keuangan yang baru dapat menjalankan tugas dengan memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan rasio utang secara bertahap. Dia juga meminta kebijakan perpajakan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

“Harapan kami kepada Menteri Keuangan yang baru, mudah-mudahan bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mengurangi persentase utang,” ujarnya.

Selain itu, dia mengingatkan pentingnya menjaga alokasi anggaran yang telah diamanatkan konstitusi, termasuk anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

“Alokasi-alokasi anggaran yang sudah diamanahkan oleh undang-undang jangan dilanggar. Misalnya untuk pendidikan 20 persen. Itu sudah dipikirkan masak-masak oleh para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh pendidikan,” kata Prof Edi.

“Pendidikan kalau kurang dari 20 persen sudah tidak bisa berbicara tentang kualitas pendidikan. Itu yang juga harus dijalankan oleh Menteri Keuangan yang baru,” pungkasnya.

Editor: Suriya Mohamad Said