KPK Periksa Kakantah Kabupaten Bogor I Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi HGB Summarecon

JAKARTA, iNewsBogor.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bogor I, Budi Kristiyana untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa (10/11/2026).

Pemanggilan terhadap Budi Kristiyana menjadi perhatian karena Kabupaten Bogor merupakan lokasi perkara dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) yang berkaitan dengan perusahaan pengembang Summarecon.

Baca Juga

Penandatanganan 9 Siteplan Summarecon Disorot, MAKI Minta KPK Panggil Bupati Bogor Rudy Susmanto

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan untuk penyidikan kasus kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ada pemeriksaan terhadap sembilan saksi dari jajaran kepala kantor pertanahan yang berlangsung di dua lokasi berbeda.

"Pemeriksaan dilakukan di dua tempat berbeda. Pemeriksaan pertama dilakukan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Sebanyak delapan kepala kantor pertanahan diperiksa di Polda Jawa Timur. Mereka yakni Rarif Setiawan selaku Kakantah Kabupaten Gresik, Wida Rahardian Aji selaku Kakantah Surabaya I, Agung Basuki selaku Kakantah Surabaya II, dan Nursuliantoro selaku Kakantah Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya, Nasep Vandi Sulistyo selaku Kakantah Kabupaten Situbondo, Mateus Joko Slameto selaku Kakantah Kabupaten Mojokerto, Istanto Nurhidayat selaku Kakantah Kabupaten Malang, serta M. Sochib Lutfi selaku Kakantah Kabupaten Jember.

Sementara itu, pemeriksaan terhadap Budi Kristiyana selaku Kakantah Kabupaten Bogor I  berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

KPK belum mengungkapkan secara terperinci materi pemeriksaan yang akan didalami dari keterangan sembilan saksi tersebut, termasuk kaitannya dengan penyidikan perkara HGB di Kabupaten Bogor.

Baca Juga

2 Kali Mangkir! Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Mendadak Datangi KPK di Luar Jadwal Pemeriksaan

Diketahui, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB  terkait proyek Summarecon di Kabupaten Bogor. Perkara ini turut menyeret sejumlah pejabat ATR/BPN, petinggi perusahaan pengembang, serta pihak swasta.

Delapan tersangka tersebut yakni Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; serta Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama Summarecon.

Selain itu, terdapat Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry yang berasal dari kalangan swasta.

Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga mendeteksi dugaan gratifikasi di lingkungan ATR/BPN yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan hingga proses mutasi dan promosi jabatan.

Pemanggilan Kakantah Kabupaten Bogor I bersama delapan pejabat pertanahan lainnya menjadi bagian dari upaya KPK mendalami perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN. Namun, materi pemeriksaan dan keterkaitan masing-masing saksi dengan perkara tersebut masih menunggu penjelasan resmi KPK.

Editor: Suriya Mohamad Said