Hakim Minta BPN Buka Warkah, SHGB Summarecon-9 Siteplan yang Diteken Bupati Bogor Terancam Batal
BANDUNG, iNewsBogor.id – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuka dokumen riwayat tanah atau warkah terkait sengketa lahan seluas sekitar 65 hektare di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Perintah tersebut menjadi perkembangan penting dalam gugatan ahli waris terhadap penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang berkaitan dengan kawasan perumahan Summarecon Bogor.
Sengketa ini semakin menjadi sorotan lantaran Bupati Bogor Rudy Susmanto diketahui telah menandatangani sembilan siteplan Summarecon di kawasan yang sebagian lahannya kini tengah disengketakan ahli waris. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepastian hukum atas status tanah dan implikasi administratif terhadap persetujuan pengembangan kawasan apabila gugatan ahli waris dikabulkan pengadilan.
Dalam sidang yang digelar Rabu (18/11/2026), majelis hakim yang diketuai Dwika Hendra Kurniawan, dengan anggota Fitri Wahyuningtyas dan Fajri Citra Resman, memerintahkan pembukaan dokumen warkah tanah untuk mengungkap riwayat penerbitan sertifikat yang menjadi objek sengketa.
Kuasa hukum ahli waris Niko Mamesah, Martinus Siki, mengatakan pihaknya telah menyerahkan sekitar 18 bukti surat untuk memperkuat klaim kepemilikan tanah. Menurutnya, bukti tersebut menunjukkan bahwa tanah yang disengketakan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak 1972.
"Kami sudah mengajukan kurang lebih 18 bukti terkait riwayat tanah. Bukti tersebut menunjukkan bahwa ahli waris Niko Mamesah pernah mengajukan proses sertifikat SHM tahun 1972 dan sudah diterbitkan oleh BPN," ujar Martinus seusai persidangan.
Menurut Martinus, bukti tersebut menjadi dasar bagi ahli waris untuk mempertahankan hak atas 12 bidang tanah dengan luas keseluruhan sekitar 65 hektare.
Dia menilai penerbitan SHGB pada 2015 patut dipersoalkan karena diduga tumpang tindih dengan SHM yang diklaim telah dimiliki ahli waris sejak 1972.
"Kami masih mengatakan bahwa penerbitan SHGB tahun 2015 ini tumpang tindih di atas SHM tahun 1972. Kami terus memperjuangkan hak-hak ahli waris Ibu Ellen CH Kindangen," katanya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam sengketa ini adalah sembilan siteplan di lahan anak perusahaan Summarecon yang telah ditandatangani Bupati Bogor Rudy Susmanto. Persetujuan tersebut menjadi sorotan karena berkaitan dengan kawasan di Sukaraja yang sebagian lahannya kini tengah disengketakan oleh ahli waris Niko Mamesah.
Pihak ahli waris menilai status kepemilikan tanah harus ditelusuri secara menyeluruh, termasuk kaitannya dengan proses administrasi pertanahan dan persetujuan pengembangan kawasan.
Kuasa hukum ahli waris, Martinus Siki, optimistis pembuktian di persidangan dapat mengungkap persoalan penerbitan SHGB yang diduga tumpang tindih dengan SHM milik kliennya.
Dia berharap pembukaan warkah oleh BPN dapat menjelaskan dasar administrasi penerbitan sertifikat sehingga majelis hakim memperoleh gambaran utuh mengenai riwayat kepemilikan tanah.
Apabila dalam persidangan terbukti terdapat cacat hukum dalam penerbitan SHGB, pihak ahli waris berharap sertifikat tersebut dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan.
Menurut pihak ahli waris, konsekuensi hukum terhadap sembilan siteplan yang telah ditandatangani Rudy Susmanto juga perlu menjadi perhatian. Mereka menilai apabila SHGB yang menjadi dasar penguasaan atau pemanfaatan lahan nantinya dibatalkan, legalitas persetujuan pengembangan kawasan tersebut perlu ditinjau kembali.
Dengan demikian, sengketa ini tidak hanya menyangkut keabsahan sertifikat tanah, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap aspek administrasi perizinan dan pengembangan kawasan Summarecon Bogor.
Hercules Hadir Bela Ahli Waris, Kritik BPN dan Summarecon
Persidangan sengketa lahan ini turut menyita perhatian setelah Hercules hadir bersama rombongan untuk memberikan dukungan kepada pihak ahli waris.
Di hadapan awak media, Hercules melontarkan kritik keras terhadap PT Summarecon dan BPN. Dia menuding terdapat kemudahan yang diberikan BPN kepada pihak pengembang dalam proses penguasaan lahan yang kini menjadi objek sengketa.
“Dan yang lebih brengsek lagi itu BPN. Lebih brengsek lagi. Karena BPN itu memberikan pintu terbuka dan kasih karpet merah kepada yang namanya PT Summarecon,” ujar Hercules.
Dia juga menuding adanya dugaan rekayasa dokumen dalam proses penguasaan tanah serta menyebut keterlibatan oknum aparat penegak hukum.
“Sehingga dia ini merajalela, bahwa dia itu tidak menyangka, walaupun itu jelas-jelas tanah itu dirampas dengan merekayasa surat dan mempergunakan aparat-aparat penegak hukum, dan jelas buktinya jelas, tapi dia tidak gubris,” tegasnya.
Pernyataan Hercules tersebut merupakan tudingan yang disampaikan kepada awak media dan masih memerlukan pembuktian serta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.
Dalam perkara ini, ahli waris menggugat BPN Kabupaten Bogor sebagai instansi yang menerbitkan sertifikat tanah. Sementara PT Kencana Jaya Perdana Agung atau Summarecon menjadi pihak intervensi dalam perkara tersebut.
Kuasa hukum ahli waris berharap BPN kooperatif dengan menghadirkan seluruh dokumen pertanahan yang dibutuhkan majelis hakim, terutama warkah penerbitan SHM 1972 dan SHGB 2015.
Objek sengketa meliputi 12 bidang tanah dengan luas sekitar 65 hektare di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Di atas kawasan tersebut kini telah berdiri perumahan Summarecon Bogor.
Perintah pembukaan warkah menjadi salah satu tahapan penting untuk menguji keabsahan administrasi pertanahan, termasuk menelusuri dasar penerbitan SHGB yang dipersoalkan ahli waris.
Selain itu, status sembilan siteplan yang telah ditandatangani Bupati Bogor Rudy Susmanto juga menjadi perhatian publik. Pasalnya, persetujuan pengembangan kawasan tersebut berkaitan dengan lahan yang kini tengah berperkara di PTUN Bandung.
Persidangan selanjutnya akan menjadi momentum untuk menguji bukti-bukti yang diajukan para pihak sekaligus memastikan apakah penerbitan sertifikat yang menjadi objek gugatan telah sesuai dengan ketentuan hukum.
Hingga kini, perkara tersebut masih bergulir di PTUN Bandung. Keabsahan SHGB, status sembilan siteplan, serta seluruh klaim kepemilikan tanah masih harus diuji berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyatakan penandatanganan siteplan oleh Bupati Bogor telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
Menurut Teuku, kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengesahan Master Plan, Site Plan, dan Gambar Situasi.
Dia mengatakan, Pemkab Bogor tidak menerima pemberitahuan mengenai pemblokiran lahan tersebut dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor. Berdasarkan pengecekan yang dilakukan pihaknya, lahan yang menjadi objek siteplan juga tidak tercatat terblokir di situs resmi ATR/BPN.
"Jadi apa yang dilakukan sudah sesuai prosedur yang ada. Kalaupun ahli waris tidak puas kan ada mekanisme hukum lewat gugatan di PTUN," ujar Teuku Mulya.
Dia menegaskan, Pemkab Bogor tidak akan membatalkan dokumen siteplan sebelum terdapat kepastian hukum mengenai status HGB yang dipersoalkan.
"Kalau nantinya ada putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap soal SHGB yang bermasalah terkait siteplan tersebut baru bisa dibatalkan," tandasnya.
Editor: Suriya Mohamad Said