Bareskrim Polri Ungkap Rumah di Bogor Jadi Posko Kombes IM Terkait Kasus Dugaan Makar
JAKARTA, iNewsBogor.id – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sejumlah rumah di wilayah Bogor dan Tangerang dalam penyidikan kasus dugaan makar berupa penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, salah satu properti yang digeledah di kawasan Bogor, Jawa Barat, diduga kuat difungsikan sebagai posko oleh Kombes IM terkait perkara tersebut.
"Salah satu rumah di bogor terindikasi menjadi Posko bagi KBP (Kombes Pol) IM," kata Susatyo saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Menurut Susatyo, penggeledahan di dua wilayah penyangga Ibu Kota itu dilakukan untuk mendalami peran serta dugaan keterlibatan Brigjen TK dan Kombes IM dalam pusaran kasus penyadapan ilegal.
"Penggeledahan terkait tindak pidana Makar di 5 lokasi rumah terkait BJP TK dan KBP IM di daerah Bogor dan 1 lokasi di Curug Tangerang," ujar Susatyo.
Sebelumnya, penyidik Dittipidum Bareskrim Polri juga telah menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta beberapa titik lain yang dicurigai sebagai posko aktivitas makar. Rumah di Cipete tersebut diduga milik Irjen Eko Hadi Santoso, salah satu tersangka dalam perkara ini yang juga telah dijatuhi sanksi pemecatan dari institusi Polri.
Dalam pengembangan perkara sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Keempatnya yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Saat ini, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob Polri, sedangkan Slamet Uliandi berstatus tahanan rumah dengan pertimbangan kondisi kesehatan.
Seiring proses pidana berjalan, Mabes Polri juga telah menindak tegas para tersangka melalui sidang kode etik. Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada Selasa (10/11/2026), disusul pemecatan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan, aksi penyadapan ilegal ini diduga berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026 dengan cara memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur verifikasi yang sah. Sasaran penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE yang membawa ancaman pidana delapan tahun penjara.
Editor: Vitrianda Hilba Siregar