SUKABUMI, iNews.id - Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan outsourcing pegawai pemerintah, khususnya pekerja fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), membuat ribuan pegawai honorer nakes di Kabupaten Sukabumi cemas.
Ribuan Tenaga Kesehatan (nakes) honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Fasyankes (FKHF) Kabupaten Sukabumi cemas lantaran terancam dihapus.
Mereka menggelar unjuk rasa di DPRD Kabupaten Sukabumi menuntut diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN), Jumat (22/7/2022) kemarin.
Dengan memakai seragam hitam putih, dalam aksi yang dinamakan 'Seruan Aksi ASN Harga Mati 22 Juli 2022' ini, para nakes honorer berjalan kaki dengan dikawal mobil komando.
"Aksi ini diikuti oleh kurang lebih 2.900 pegawai honorer yang berasal dari dinas kesehatan, puskesmas, labkesda, rumah sakit, baik sebagai nakes maupun pegawai non-nakes," ujar IR, salah satu peserta aksi kepada MNC Portal Indonesia (MPI).
"Karena itu, FKHF meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, pertama mengangkat semua pegawai honorer di lingkungan Dinas Kesehatan dan RSUD di Kabupaten Sukabumi menjadi aparatur sipil negara," kata Saeful selaku ketua FKHF Kabupaten Sukabumi.
Saeful selaku ketua FKHF Kabupaten Sukabumi juga menanmbahkan untuk tidak dibuka formasi PPPK untuk jalur umum sampai semua tenaga honorer yang sudah mengabdi di lingkungan Pemkab Sukabumi diangkat menjadi ASN melalui jalur Afirmasi sampai November 2023.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dr Rika Mutiara mengatakan, tidak mengharapkan aksi nakes honorer ini. Masalah ini harus dikomunikasikan dengan baik, berikan masukan-masukan proporsional dan tepat sasaran.
"Akan tetapi saat ini yang terjadi adalah demo dengan tulisan-tulisan di spanduk. Terus terang secara pribadi saya kecewa. Namun kami akan mendengar suara dan membaca tulisan apa pun yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa ini untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi semua," kata Kadinkes Kabupaten Sukabumi.
Saat ditanya pengaruh terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat terkait banyaknya pegawai yang ikut unjuk rasa, dr Rika Mutiara menyatakan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat masih normal dan tidak terganggu dengan aksi unjuk rasa nakes honorer tersebut.
Editor : Hilman Hilmansyah
Artikel Terkait
