Bahkan, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso memastikan, pihaknya kembali melakukan pinjam manakala ada penugasan pemerintah berupa penyerapan CBP pada tahun 2022 mendatang.
Menurut Buwas , sapaan akrab Budi Waseso, seyogyanya pemerintah langsung melakukan pembayaran kepada Bulog, apabila pengadaan CBP yang berasal dari beras petani sudah dilakukan perusahaan. Namun, kondisi menjadi terbalik, hingga pengadaan CBP dilakukan pemerintah belum juga melakukan pembayaran.
“Seyogyanya setelah kita mengadakan 1 juta (ton beras), itu diaudit oleh BPK, 1 juta dengan kualitasnya yang sesuai dengan standar yang dicantumkan dalam UU pemerintah. Begitu selesai, pemerintah langsung membayar jumlah 1 juta toh, harus dibayar. Jadi Bulog tidak ada utang, tidak ada bunga," kata dia.
Buwas mengungkapkan, utang pemerintah kepada Bulog mencapai Rp4 triliun. Utang tersebut merupakan utang penugasan negara kepada Bulog perihal pengadaan impor beras dan disposal 20.000 ton.
Impor beras yang dimaksud berupa pemenuhan stok CBP pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara disposal 20.000 ton dengan nilai Rp173 miliar.
Hingga saat ini piutang perusahaan belum dibayarkan pemerintah. Namun, manajemen terus menagih agar pemerintah segera membayar piutang perusahaan.
"Nah kita hanya menagih kepada negara, itu mungkin transportasinya. Perawatannya memang perlu dirawat, pos-pos lainnya, ini yang sedang saya sampaikan kepada pemerintah ada perubahan regulasi," ucap Buwas.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
