MEKKAH, iNewsBogor.id - Tim Pengawasan Haji DPR meninjau pengelolaan sumber daya manusia (SDM) penyelenggara haji. Salah satu kesimpulan yang ditarik dari temuan kajian Tim pengawas DPR adalah pengelolaan SDM penyelenggara haji yang belum tertata dengan baik.
Tim pemantau haji yang memeriksa SDM penyelenggara haji diketuai Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Anggota Timwas yang ikut dari komisi VIII DPR RI antara lain Ina Ammania, Hasan Basri Agus, Maman Imanul Haq, Nanang Samodra dan dari Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo.
Pada Sabtu (24/6/2023), Tim awalnya melakukan pengecekan akomodasi jamaah haji Indonesia di Sektor 1 dan Sektor 2 kawasan Mahbas Jin di Mekkah. Tim kemudian berpindah ke Kantor Urusan Haji RI yang berada di wilayah kerja Syisah Mekkah.
Dalam tinjauan pengawasan haji di Tanah Suci, Diah Pitaloka mengatakan, Tim pengawas mendapat kabar ada petugas haji yang mendampingi enam sampai sepuluh jemaah, jumlah itu tidak cukup, karena jamaah masih mengeluhkan bantuan tersebut.
"(Keluhan) itu misalnya, di kloter ada lansia, tapi petugasnya tidak bisa intens mendampingi. Memang kalau bicara komposisi petugas agak terlalu berat mendampingi satu per satu jemaah haji. Akhirnya solusinya dari teman-teman sekamar di kloter itu membantu untuk saling menolong bagi lansia yang membutuhkan asistensi," katanya.
Menurutnya, sistem gotong royong itu akan diuji saat jemaah memasuki Lapangan Arafah. Ia prihatin terhadap jemaah lanjut usia yang kondisi kesehatannya semakin menurun dan harus melakukan Badal Haji, yakni mengajak orang yang secara fisik tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji.
“Nah, bagaimana dengan ibadah haji Badal ini, kita juga memastikan Kementerian Agama harus tetap mengikuti prinsip-prinsip syariat agama," kata politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Selain itu, Diah Pitaloka juga menyoroti minimnya manajemen sumber daya manusia yang dilakukan oleh penyelenggara haji. Diah akan menyampaikan catatan kepada Menteri Agama RI tentang pengelolaan sumber daya manusia penyelenggara haji dalam rapat dengan Tim pengawas Haji di DPR.
“Kami juga melihat komposisi jam dinas tidak tertata rapi, ada shift yang mungkin lebih panjang dan ada yang tidak begitu lama. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengatur sumber daya manusia untuk haji di tanah suci,” tegasnya.
“Ini menjadi salah satu perhatian khusus dari proses pengawasan haji yang ada di Tanah Suci, termasuk juga bagaimana Kementerian Agama melakukan manajemen sumber daya untuk melakukan pendampingan jemaah haji kita termasuk juga kesejahteraannya, waktu bertugasnya, dan juga pembagian tugasnya," tutupnya.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
