Titi menerangkan aparat yang tidak netral tidak hanya merusak prinsip pemilu demokratis dan memberikan ketidakpuasan atas proses pemilu, namun juga berpotensi memunculkan konflik horisontal atau benturan antar pendukung.
Bahkan, ia juga menilai aparat yang tidak netral pada akhirnya turut mempengaruhi kinerja pemerintah menjadi tidak efektif karena terus-menerus menghadapi isu legitimasi.
Karena itu, Titi berharap masyarakat sipil, akademisi, serta kelompok masyarakat dapat memperkuat konsolidasi untuk melaporkan pelanggaran terkait netralitas aparat.
Ketua LP3ES Abdul Hamid menjelaskan pentingnya aparat netral dalam pemilu. Ia mendesak seluruh aparat harus memahami pemilu ini untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. "Kalau mereka tidak berkontribusi dalam menghadirkan pemilu yang lebih baik, maka dia berkontribusi dalam kemuncuran Indonesia," kata Abdul Hamid.
Hamid mendapatkan informasi ancaman yang muncul yaitu 'curang perang'. Kalau ada kecurangan maka akan ada perlawanan. "Ini bahaya. Ini kita harus jadikan alarm bahaya. Kalau menjadi kesadaran publik, KPU dan aparat menjadi tanggung jawab yang besar," ucapnya.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
