JAKARTA, iNewsBogor.id - Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyampaikan keinginannya untuk melakukan audit terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dalam penggunaan dana bansos yang berasal dari uang negara.
Perihal ini dibahas dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), yang melibatkan empat menteri Kabinet Indonesia Maju. Kontroversi seputar bansos menjelang Pemilu 2024 muncul karena dicurigai memiliki motif politik.
"Terkait dengan pelaksanaan bansos, saya dan mungkin rekan-rekan sependapat bahwa audit sangat diperlukan. Audit ini bertujuan untuk menegaskan akuntabilitas, bukanlah suatu prasangka terhadap pemerintah, melainkan demi terciptanya transparansi, keadilan, dan juga sebagai pembelajaran bagi semua pihak," ungkap Todung di Gedung MK, Jakarta, pada Jumat (5/4/2024).
Todung menekankan bahwa usulan untuk melakukan audit tidak bermakna menolak bansos yang diberikan kepada masyarakat.
"Perlu dicatat bahwa tindakan audit ini bukanlah penolakan terhadap bansos. Kami sepakat dengan pemberian bansos, namun kami juga mengajukan beberapa hal strategis yang perlu diungkapkan dan didiskusikan," tambah Todung.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
