JAKARTA, iNewsBogor.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menyoroti pentingnya langkah antisipasi pemerintah terhadap dampak ekonomi dari konflik Iran vs Israel, khususnya dalam menjaga pasokan minyak domestik.
Meskipun Indonesia tidak mengimpor minyak dari Iran, Amin, yang juga anggota Panja Energi DPR RI, menegaskan bahwa pasokan minyak global dapat terganggu mengingat Iran adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia.
“Pemerintah harus memastikan pasokan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri terjaga dengan baik,” tegasnya.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kebutuhan minyak di Indonesia saat ini mencapai 1,4 juta barel per hari, sementara produksi minyak domestik hanya mencapai sekitar 612 ribu barel per hari.
Dengan demikian, Indonesia memerlukan impor sekitar 788 ribu barel per hari. Tahun lalu, rata-rata impor hasil minyak sekitar 2,16 juta ton per bulan, dan impor minyak mentah rata-rata sekitar 1,48 juta ton.
Amin memperingatkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, ditambah dengan potensi kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik, dapat menguras devisa Indonesia.
“Melindungi (hedging) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS perlu dilakukan agar cadangan devisa tidak tergerus,” kata Amin.
Ia juga menyoroti bahwa jika nilai tukar rupiah melemah dan harga minyak naik, anggaran subsidi atau kompensasi bisa meningkat. Kenaikan harga minyak dunia dapat memberatkan APBN karena subsidi energi akan membengkak.
Di sisi lain, pengurangan atau penghapusan subsidi energi dapat membebani masyarakat, dengan potensi efek berantai yang meningkatkan harga kebutuhan pokok.
Menghadapi situasi ini, Amin menyarankan pemerintah untuk membangun rantai pasok yang lebih resilien, termasuk memastikan pasokan pangan dan energi tetap berjalan lancar.
Investasi dalam sumber energi alternatif, rute baru, dan infrastruktur logistik dapat memperkuat rantai pasok global.
Wakil Rakyat dari Dapil JAtim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) tersebut juga mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai lonjakan inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga energi, yang mungkin diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.
Rantai pasok global yang terganggu oleh perang dapat menyebabkan produsen mencari bahan baku dari tempat lain, yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan membebankan biaya tersebut kepada konsumen.
Amin menyoroti dampak melemahnya kurs rupiah, yang jika tidak ditangani dengan tepat, dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia mengingat tingginya utang luar negeri, termasuk utang pemerintah, BUMN, dan swasta.
Terakhir, Amin menyerukan pemerintah untuk mendorong de-eskalasi dan pengendalian diri di antara negara-negara yang terlibat dalam konflik di Timur Tengah.
Komunikasi intensif dengan pemimpin dunia, termasuk Iran, Arab Saudi, Yordania, Mesir, dan negara-negara Eropa, diperlukan untuk menegaskan pentingnya menahan diri dan mengurangi eskalasi konflik.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
