Selain itu, anggota tim Pansus LKPJ 2023, Endah Purwanti, mengungkapkan bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, tim pansus sedang mempelajari beberapa materi.
Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan aset pemerintah daerah dan isu rotasi mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang sering terjadi selama masa jabatan Wali Kota Bogor Bima Arya.
Menurutnya, rotasi mutasi yang terlalu sering dilakukan oleh Bima tidak selaras dengan tagline Abdi Bogor yang digaungkan dalam program kerjanya, yaitu meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Endah mencatat bahwa terdapat setidaknya lima kali rotasi mutasi yang dilakukan pada tahun 2023, yang menyebabkan terganggunya pelayanan pemerintah karena seringnya perpindahan ASN antar-instansi.
"Rotasi mutasi yang dilakukan menjelang akhir tahun menunjukkan bahwa hal itu menghambat kinerja ASN. Contohnya, ada lurah yang baru saja menjabat beberapa bulan sudah dipindah lagi ke instansi lain. Mereka bahkan belum benar-benar menyesuaikan diri, tapi sudah dipindahkan kembali," jelas Endah.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
