Pejabat Papua Barat Daya Lama Tak Kunjung Dilantik, Pengamat Sebut Program Gubernur Bakal Bermasalah

“Sampai hari ini, sebagian besar program Pak Gubernur kan tidak berjalan. Contoh program pendidikan dan UMKM yang dijalankan dengan setengah hati. Padahal Pak Gubernur janji mau berdayakan ekonomi orang Papua terutama mama-mama Papua. Ini akibat Kepala Dinasnya merangkap jabatan sehingga tidak bisa jalankan program,” tutur dia.

Senada, Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD), Vincentius Paulinus Baru menilai penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya belum berjalan optimal. Salah satu faktornya, lantaran belum dilantiknya pejabat definitif eselon II dan eselon III di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya (PBD). Oleh karena itu, dirinya pun mendorong agar proses pelantikan dapat dilakukan secepatnya.

“Saya kira perlu percepat pelantikan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya, sehingga pelayanan kepada masyarakat Papua bisa lebih maksimal,” katanya.

Paulinus pun meminta Pj Gubernur Papua Barat Daya untuk tidak ragu-ragu menempatkan OAP pada jabatan eselon II dan eselon III, seperti Kepala Dinas atau Kepala Bidang di setiap OPD yang melayani langsung masyarakat.

“Dinas-dinas yang melayani masyarakat secara langsung dan bersifat strategis seperti Dinas PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan ataupun dinas yang lainnya bisa kasih kesempatan buat OAP, karena sebenarnya SDM-nya sudah siap menduduki jabatan tersebut,” tegas dia.

Editor : Furqon Munawar