SORONG - Puluhan pejabat yang telah lulus seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PJPT) di Provinsi Papua Barat Daya dikabarkan tak kunjung dilantik Penjabat (Pj) Gubernur Muhammad Abud Musa'ad tanpa alasan yang jelas.
Salah seorang Warga Aimas, Abraham Howay tegas menyebut Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Abud Musa'ad sengaja menggantung nasib Orang Asli Papua (OAP) di pemerintahan provinsi Papua Barat Daya, padahal para pejabat tersebut dinyatakan telah lulus seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PJPT).
“Sangat disayangkan dengan disengajanya belum dilakukannya pelantikan para pejabat yang telah lulus seleksi, khususnya pejabat eselon II yang nama-namanya telah diumumkan pada bulan April kemarin. Sampai hari ini, nasib mereka masih mengambang dengan ketidakjelasan. Belum tahu nasib puluhan ASN terutama pejabat OAP tersebut akan seperti apa ke depan,” ucap Howay dalam keterangan tertulis kepada awak media, Kamis (23/5/2024) kemarin.
Menurut Howay, sesuai ketentuan nomor: 01/ PANSEL - JPTP/IX/2023, jadwal hasil seleksi terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PJPT) di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 dilaksanakan melalui tahapan seleksi dengan berbagai persyaratan dan mekanisme yang cukup ketat dan panjang, sejak 24 Oktober hingga pengumuman lolos seleksi semestinya selesai pada 8 Desember 2023.
Namun faktanya, Lanjut Howay, yang terjadi dengan berbagai dalih, penetapan tersebut baru dilakukan atas tiga (3) besar peserta hasil seleksi peserta pada tanggal 17 April, lalu diumumkan pada tangal 24 april 2024. Padahal kurun waktu tersebut sudah cukup lama, yakni selama 4 bulan (Desember 2023-April 2024).
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
