Wacana Penundaan Pemilu 2024, Begini Tanggapan Partai Ummat

Putra Ramadhani Astyawan
Ketua Bidang Pemuda, Komunitas dan Olahraga DPP Partai Ummat Ahmad Rizqi Robbani Kaban. Foto: ist

BOGOR - Wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 terus menuai berbagai tanggapan. Wacana tersebut mendapat dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga Partai Amanat Nasional (PAN), tetapi ada juga kalangan yang mengkritik serta menolak karena dinilai tidak sesuai dengan konstitusi.

Seperti diungkapkan Ketua Bidang Pemuda, Komunitas dan Olahraga DPP Partai Ummat Ahmad Rizqi Robbani Kaban yang menilai penundaan Pemilu 2024 suatu wacana yang sangat memaksakan kehendak dan tidak memiliki dasar hukum rasional.

"Harusnya selevel Ketua Umum Partai Politik seperti Muhaimin dan Zulhas memiliki tingkat pendidikan yang mumpuni dalam pola pikir mengelola negara," kata Rizqi dalam keterangannya, Senin (28/2/2022).

Menurutnya, Indonesia adalah negara hukum dan segala tindak tanduk yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah dalam mengelola negara haruslah berlandaskan hukum. Secara hirarki, Undang-Undang Dasar 1945 adalah Staatfundamentalnorm atau norma fundamental negara untuk bersikap.

"Jelas sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, aturan tentang Pemilu selalu tegas, bahkan di zaman pemerintahan Soeharto tidak pernah ada alasan apapun yang memaksakan memperpanjang masa jabatan dan menunda pemilu," ungkapnya.

Putra mantan Menteri Kehutanan era SBY, MS Kaban itu pun berpendapat apabila terjadi penundaan Pemilu maka akan ada masa jabatan Presiden, Wapres, Menteri-Menterinya, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten hingga anggota DPD yang kosong. Karena, saat mereka dilantik berdasarkan Surat Keputusan (SK) masa jabatan periode 5 tahun.

"Siapa lembaga yang berwenang menggantikan posisi-posisi itu semua. Lalu siapa yang melantik mereka, dasar hukum apa yang dipakai dalam melegitimasi jabatan dan tindakan mereka," cetusnya.

Hal tersebut haruslah sudah dipikirkan sebelum tokoh atau pimpinan partai politik membuat pernyataan. "Jangan karena mereka adalah bagian dari koalisi penguasa, lalu rela menyatakan pendapat tanpa dasar kajian keilmuan kenegaraan yang jelas," pungkasnya.

Editor : Hilman Hilmansyah

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network