Sebagai wakil rakyat, Irfan menekankan bahwa DPRD tidak seharusnya hanya memikirkan kepentingan fraksi dan partai politik. "Buka sedikit hati nurani, pikirkan nasib guru honorer, pegawai PKWT, serta program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat," pungkasnya.
Masalah ini memicu kekhawatiran bahwa berbagai program pemerintah yang pro rakyat, seperti kesejahteraan guru honorer dan pegawai kontrak, serta program pembangunan, akan terhambat jika APBD Perubahan tidak segera ditetapkan. DPRD diharapkan bisa segera menyelesaikan pembentukan AKD agar pembahasan APBD Perubahan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait