Pakar Perkoperasian: Masalah Mendasar Koperasi Indonesia Bukan Digitalisasi

"Mereka paham apa itu perbedaan mendasar koperasi dan organisasi atau bisnis non koperasi. Sehingga arah regulasi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga tepat dalam memberikan dukungan," tegasnya.

Dari segi regulasi dan kebijakan, pemerintah di negara lain yang koperasinya maju sangat jelas fokusnya, secara regulasi yaitu ciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya koperasi dan secara kebijakan promosikan keunggulan sistem koperasi dibandingkan jenis bisnis lainya.

Akhirnya, Suroto menekankan tiga hal penting yang perlu jadi perhatian pemerintah terkait perkoperasian di tanah air.

"Berikan rekognisi atas praktik terbaik di lapangan, berikan distingsi dan perlindungan dengan dasar prinsip koperasi. Fungsi kebijakan pemerintah itu juga fokus ke sifat subsidiaritas bukan lakukan hal hal terknis manajerial," tutupnya.

Editor : Furqon Munawar