Suroto menyatakan bahwa, masalah koperasi Indonesia menyangkut masalah paradigma, regulasi dan kebijakan, bukan masalah teknis bisnis.
"Bisnis dan proses digitalisasi itu keniscayaan dan kebutuhan bisnis hari ini dari semua pelaku bisnis dan pemerintah hanya perlu berikan daya dukung kebijakan secara makro. Pemerintah mustinya berfungsi subsidiaritas bukan justru menjalankan fungsi teknis perkoperasian," tuturnya.
Suroto pun mengutarakan jika antusiasme masyarakat untuk berkoperasi masih tinggi. Tapi terjebak dalam masalah pemahaman koperasi yang salah.
"Selama ini orang mengembangkan koperasi itu dianggap hanya sebatas urusan bisnis, padahal lebih dari itu, koperasi itu dikembangkan masyarakat karena ada cita cita penting untuk ciptakan keadilan ekonomi dengan angkat keunggulan sistem koperasi dibandingkan dengan lembaga bisnis lainya," ujarnya.
Suroto menyebut negara lain koperasinya berkembang menjadi besar karena pemahanan masyarakat tentang koperasinya sudah selesai.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
