BOGOR - Untuk memastikan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Kota Bogor berjalan sesuai ketentuan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka bersama Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Fahruddin meninjau penyerahan bansos di kantor POS Kebun Raya, Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, Selasa (8/3/2022).
Untuk diketahui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor menerima bantuan dari Kemensos sebesar Rp58.126.180.000 miliar dengan rincian untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp36.475.800.000 miliar yang diperuntukan bagi 60.793 orang, PKH Rp21.321.500.000 miliar untuk 30.199 orang Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rp328.880.000 miliar yang diperuntukan bagi 299 orang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka berharap dengan adanya bantuan sosial tersebut penyesuaian-penyesuaian data penerima tidak mengganggu pencairan. Oleh sebab itu, Diah menegaskan jangan sampai terdapat kartu yang tidak bisa digunakan atau dicairkan.
"Jika misalnya tidak sesuai dengan data penerima segera datanya disesuaikan. Karena, jangan sampai rugi nominal. Misalnya Kota Bogor dapat 60 ribu tapi itu semua tidak dapat dicairkan kan sangat disayangkan," ujar Diah kepada bogoriNews.id di kantor POS Indonesia Bogor, Selasa (8/3).
Untuk penyesuaian data, sambung Diah segera berkoordinasi dengan Dinsos Kota Bogor, juga dengan Bank Himbara (himpunan bank milik negara, red) untuk melakukan pembenahan data.
Menurutnya, bukan masalahnya yang harus dibenahi akan tetapi kepada solusinya seperti apa. Diah juga meminta bantuan BPNT dan PKH bisa 100 persen cair di Kota Bogor. Sebab bantuan tersebut sangat membantu masyarakat. Sehingga perubahan-perubahan data juga bisa cepat disesuaikan untuk bisa diterima oleh penerima yang memang dianggap membutuhkan.
"Jika tidak sesuai, segera untuk diberikan kepada mereka yang sesuai dengan data yang akurat," tegas politisi PDI P itu.
Kata Diah, saat ini terdapat perubahan-perubahan kebijakan BPNT. Oleh karenanya pihaknya meminta peran media dan Dinsos untuk memberikan informasi yang akurat, yang menurutnya kerap beredar informasi yang simpang siur.
"Terkadang kan di bawah itu simpang siur dan terutama dinsos yang merupakan kepanjangan tangan dari Kemensos di daerah juga masalah-masalah lainnya," kata Diah.
Dengan demikian, dirinya yang merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI menyebut bahwa pentingnya fungsi pengawasan, dimana pengawasan itu tidak berhenti menjadi persoalan, tapi segera pelaksanaan di lapangan berinisiatif untuk mengambil kebijakan yang bisa menyelesaikan persoalan itu.
Disinggung soal adanya penerima bantuan yang terancam tidak mendapat bantuan lantaran belum melakukan vaksinasi, Diah pun mengakui ada beberapa wilayah desa akan hal itu. Namun, kata Diah tujuan itu baik agar masyarakat termotivasi untuk melakukan vaksin.
"Sejauh ini saya belum menemukan sinkronisasi kebijakan, tapi memang ada di beberapa wilayah desa yang seperti itu memang tujuannya kan bagus, terlebih saat ini pemerintah terus menggalakan vaksin secara masif," tukas Diah.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Fahruddin mengatakan bahwa bantuan yang mereka terima itu langsung masuk ke rekening para penerima manfaat. Sehingga meminimalisir adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Iya hari ini kami menerima bantuan untuk masyarakat Kota Bogor sebesar 58 miliar lebih untuk BPNT lalu untuk atensi seperti penyandang disabilitas dan lainnya juga PKH," ujar mantan Kepala Dinas Kita Bogor.
"Jika ada kerikil-kerikil sandungan biasalah dalam kebijakan itu sering kali selalu ada, tetapi ada hal-hal yang memang harus disempurnakan," tutup Fahmi sapaan akrabnya.
Editor : Hilman Hilmansyah
Artikel Terkait
