“Saya agak menyayangkan framing yang berlebihan dalam menyudutkan PDIP. Menurut saya, sah-sah saja, PDIP menyampaikan penolakan. Mungkin dalam perspektif mereka, belum waktunya menaikkan PPN di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil. Walaupun memang, dalam pembentukan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang menjadi dasar kenaikan PPN 12 persen) yang lalu, PDIP yang dianggap menjadi inisiatornya,” ucapnya.
Azhari pun menyarankan Presiden Prabowo untuk tampil ke publik guna menjelaskan sikap dan alasan pemerintahannya menaikkan PPN. Menurutnya, untuk menghindari polemik yang tidak produktif, Prabowo harus mampu menjelaskan manfaat dan ekses kenaikan PPN tersebut kepada rakyat Indonesia.
"Meski regulasi dan aturan turunan sudah sangat jelas, tetapi rasanya perlu Pak Prabowo menyampaikan langsung kepada publik. Setidaknya untuk menunjukkan motif kebijakan kenaikan PPN dan keberpihakannya terhadap rakyat banyak. Misalnya, mengapa pemerintahan Prabowo tidak menunda kenaikan PPN,” jelas dia.“Dalam masa 100 hari ini, kinerja Presiden Prabowo ada dalam perhatian dan pengawasan publik. Semestinya dalam periode ini, Prabowo mengambil kebijakan-kebijakan yang populer dan bukan sebaliknya,” tutur Azhari.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
