JAKARTA, iNewsBogor.id - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang berujung penolakan rakyat terus bergulir bak bola liar menjadi pro dan kontra bukan hanya ditengah publik bahkan di parlemen.
Para wakil rakyat seolah saling tuding lempar tanggung jawab balik badan merespon hal tersebut, perang narasi pun mencuat antar para politisi di parlemen.
Terkait hal tersebut (kenaikan PPN 12 persen-red), Trust Indonesia beranggapan Presiden Prabowo Subianto, kabinet pemerintahan dan seluruh partai harus bertanggungjawab atas keputusan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sebesar 12 persen.
Oleh karena itu, Trust Indonesia menilai tidak ada pihak yang boleh lepas tangan dalam keputusan tersebut.
“Karena itu produk pemerintahan, maka semuanya harus bertanggungjawab. Nggak boleh lepas tangan. Nggak boleh lempar tanggung jawab hanya kepada PDIP. Prabowo dan seluruh partai bertanggungjawab atas kenaikan PPN 12 Persen. Apalagi secara kronologis, usulan kenaikan PPN ini sudah disampaikan langsung Pimpinan DPR dan Komisi XI kepada Presiden Prabowo,” ujar Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Azhari Ardinal dalam keterangan kepada awak media, Selasa (24/12) pagi.
Azhari pun menganggap opini menyudutkan PDIP dalam polemik kenaikan PPN terlalu berlebihan. Menurutnya, tidak pantas jika pemerintahan saat ini terkesan menyalahkan PDIP dan menuding PDIP menjadi pahlawan kesiangan lantaran menolak kenaikan PPN.
“Saya agak menyayangkan framing yang berlebihan dalam menyudutkan PDIP. Menurut saya, sah-sah saja, PDIP menyampaikan penolakan. Mungkin dalam perspektif mereka, belum waktunya menaikkan PPN di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil. Walaupun memang, dalam pembentukan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang menjadi dasar kenaikan PPN 12 persen) yang lalu, PDIP yang dianggap menjadi inisiatornya,” ucapnya.
Azhari pun menyarankan Presiden Prabowo untuk tampil ke publik guna menjelaskan sikap dan alasan pemerintahannya menaikkan PPN. Menurutnya, untuk menghindari polemik yang tidak produktif, Prabowo harus mampu menjelaskan manfaat dan ekses kenaikan PPN tersebut kepada rakyat Indonesia.
"Meski regulasi dan aturan turunan sudah sangat jelas, tetapi rasanya perlu Pak Prabowo menyampaikan langsung kepada publik. Setidaknya untuk menunjukkan motif kebijakan kenaikan PPN dan keberpihakannya terhadap rakyat banyak. Misalnya, mengapa pemerintahan Prabowo tidak menunda kenaikan PPN,” jelas dia.“Dalam masa 100 hari ini, kinerja Presiden Prabowo ada dalam perhatian dan pengawasan publik. Semestinya dalam periode ini, Prabowo mengambil kebijakan-kebijakan yang populer dan bukan sebaliknya,” tutur Azhari.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
