BOGOR, iNewsBogor.id — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) resmi membuka rangkaian Konsultasi Nasional & Fasilitator Perempuan GAMKI 2025 melalui sebuah talkshow bertema “Peningkatan Kapasitas DNA Perlindungan Anak di Ruang Digital melalui PP Tunas”. Acara yang digelar Kamis, 4 Desember 2025, di Nusantara Hall, NT Tower, menghadirkan berbagai pemangku kepentingan yang berfokus pada isu perempuan, anak, dan keamanan digital.
Talkshow dipandu oleh Pdt. Fransisca Nadia Manuputty, Kepala Bidang Diplomasi & Hubungan Luar Negeri DPP GAMKI, dan menghadirkan narasumber dari Polri, KPAI, akademisi, serta unsur pimpinan GAMKI.
Direktur Tindak Pidana PPA–PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, memaparkan bahwa transformasi digital membawa peluang sekaligus ancaman. Ia mengungkapkan tingginya lonjakan kasus kejahatan digital sejak 2021, termasuk fakta bahwa 50 persen kasus perdagangan orang kini bermula dari media sosial.
“Teknologi berkembang cepat, tetapi ancaman terhadap perempuan dan anak juga ikut meningkat. Direktorat PPA–PPO berkomitmen memperkuat layanan, terutama untuk korban Kekerasan Berbasis Gender,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat berhak melapor ke Propam jika menemukan oknum yang menghambat proses hukum.
Anggota Komisi KPAI, Drs. Kawiyan, menjelaskan bahwa PP Tunas menjadi acuan penting dalam melindungi anak di dunia digital. Regulasi tersebut mengatur pengawasan akses internet, tingkat risiko, kewajiban platform digital, hingga sanksi bagi penyedia layanan yang tidak patuh.
“Internet adalah kebutuhan primer anak hari ini. Tetapi tanda bahaya seperti anak menarik diri atau menghapus jejak digital harus direspons cepat,” ujarnya.
KPAI juga menegaskan akan memperluas edukasi hingga ke sekolah dan keluarga.
Aktivis perempuan dan akademisi UKI, Dr. Helen Diana Vida Simarmata, menyoroti berbagai bentuk kerentanan perempuan dan anak yang meningkat di ruang digital: mulai dari KBG online, penyebaran konten pribadi, grooming, cyberbullying, hingga perdagangan anak berbasis digital.
Ia menegaskan bahwa edukasi dan literasi privasi adalah tameng utama:
“Tidak ada platform yang benar-benar aman. Kesadaran diri dan literasi digital adalah perlindungan terbaik.”
Sekretaris Umum DPP GAMKI, Alan Christian Singkali menegaskan bahwa isu perempuan dan anak merupakan arus utama organisasi dari pusat hingga daerah.
“Teknologi tidak bisa ditolak, tetapi pendampingan orangtua harus diperkuat. Aktivitas non-digital bagi anak wajib diperluas agar mereka tidak sepenuhnya bergantung pada internet,” ujarnya.
Ia juga membuka peluang pembentukan posko penanganan KBG di berbagai daerah sebagai respon atas meningkatnya kasus di lapangan.
Sesi diskusi diwarnai beragam pertanyaan dari peserta terkait penanganan KBG, peran aparat, pembatasan penggunaan internet pada anak, hingga situasi ketika pelaku berasal dari lingkungan keluarga atau aparat.
Para narasumber menegaskan bahwa:
Perspektif gender di kepolisian terus diperkuat,
PP Tunas efektif dua tahun setelah pengesahan,
Edukasi digital menjadi fondasi utama perlindungan
Kegiatan ditutup dengan deklarasi bersama “Tolak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”, sebagai komitmen kolektif memperkuat ruang aman, inklusif, dan berkeadilan.
GAMKI memastikan konsolidasi dan kerja advokasi akan terus berjalan, terutama di wilayah rentan dan komunitas akar rumput.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
