Mereka juga mengingatkan bahwa aksi kemanusiaan seharusnya dilakukan secara murni, tanpa disusupi atribut, logo, maupun pesan politik yang berpotensi memecah belah masyarakat di tengah suasana duka.
“Bantuan kemanusiaan harus bersih dari kepentingan politik praktis. Jangan ciptakan provokasi di tengah penderitaan rakyat,” imbuhnya.
Selain itu mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap penyebaran hoaks, ujaran provokatif, dan narasi negatif yang dapat mengganggu stabilitas nasional di tengah situasi bencana.
Masyarakat pun diimbau untuk tetap kritis terhadap berbagai aksi kemanusiaan yang diduga memiliki agenda politik terselubung.
“Jika provokasi terus dipaksakan, maka harus siap menghadapi konsekuensi sosial dan hukum yang berlaku,” kata Ade.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
