Selain menjatuhkan sanksi, DKPP turut memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat tujuh hari sejak dibacakan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diminta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberhentian agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Putusan ini kembali menegaskan peran DKPP sebagai lembaga penjaga etika penyelenggara pemilu, termasuk di tingkat daerah. Sanksi pemberhentian tetap diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga integritas lembaga penyelenggara pemilu serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Muhammad Habibi maupun KPU Kota Bogor terkait putusan tersebut.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
