BOGOR, iNewsBogor.id — Hasil survei 1 tahun kinerja Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menunjukkan tingkat kepuasan publik belum mencapai mayoritas. Di tengah capaian tersebut, isu dugaan “pecah kongsi” antara keduanya sempat mencuat di ruang publik.
Survei yang dirilis Lembaga Studi Visi Nusantara dilakukan pada 1–5 Juni 2025 melalui wawancara langsung terhadap 800 responden dengan metode cluster random sampling. Margin of error tercatat sebesar 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap 1 tahun pemerintahan berada di angka 45,75 persen puas, sementara 54,25 persen menyatakan tidak puas.
Penilaian publik mencakup sejumlah sektor strategis, antara lain pemberantasan korupsi, pendidikan, ekonomi, pelayanan publik, pertanian, keamanan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, komunikasi publik, tata kelola pemerintahan bersih, tata kelola lingkungan, kebudayaan, ketenagakerjaan, penegakan hukum, serta sosial.
Pada beberapa sektor, tingkat ketidakpuasan tercatat cukup dominan, termasuk pada aspek tata kelola lingkungan dan sejumlah indikator pelayanan publik.
Direktur Eksekutif Lembaga Studi Visi Nusantara, Yusfitriadi, menegaskan bahwa survei ini murni mengukur persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan, bukan untuk membaca atau menilai hubungan internal antara wali kota dan wakil wali kota.
“Survei ini fokus pada persepsi masyarakat terhadap kinerja 1 tahun pertama. Tidak ada indikator dalam instrumen kami yang mengukur soal hubungan personal atau politik antara wali kota dan wakil wali kota,” ujar Yusfitriadi kepada iNewsBogor.id.
Ia menjelaskan, munculnya isu “pecah kongsi” lebih banyak berkembang di ruang publik sebagai tafsir atas dinamika politik, bukan berdasarkan temuan survei.
“Kita harus membedakan antara data survei dan opini publik. Data kami berbicara tentang tingkat kepuasan sektoral dan kinerja pemerintahan, bukan konflik internal,” katanya.
Menurut Yusfitriadi, periode 1 tahun pertama merupakan fase konsolidasi dan penataan arah kebijakan. Karena itu, fluktuasi persepsi publik adalah hal yang wajar.
“Angka 45,75 persen kepuasan menunjukkan masih adanya ruang perbaikan. Ini bukan vonis, melainkan alarm dini agar pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa ekspektasi publik terhadap kepemimpinan baru biasanya sangat tinggi, sehingga persepsi kritis sering muncul ketika dampak kebijakan belum dirasakan secara langsung.
“Pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik, mempercepat implementasi program prioritas, dan memastikan janji kampanye benar-benar terlihat dalam kebijakan konkret,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Bogor yang membenarkan adanya perpecahan antara kedua pimpinan daerah tersebut. Aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik dilaporkan tetap berjalan normal.
LSVN menyebut survei ini sebagai bentuk partisipasi akademik dalam mendorong transparansi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah maupun kota.
Dengan hasil kepuasan yang masih di bawah 50 persen, pemerintahan Dedie–Jenal menghadapi tantangan untuk meningkatkan kinerja di sektor-sektor yang dinilai masih lemah oleh publik, sekaligus menjaga soliditas kepemimpinan di tengah dinamika politik lokal.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
