JAKARTA, iNewsBogor.id – Polemik pembangunan Hotel Sayaga di Cibinong, Kabupaten Bogor kembali memunculkan pertanyaan mendasar: sebenarnya hotel ini dibangun untuk siapa? Bukan sekadar soal apakah pengelolaannya kini melibatkan operator swasta atau tetap berada di bawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Persoalan yang lebih penting adalah mengapa aset yang dibangun dengan uang publik justru sampai pada titik harus diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, terlebih proyeknya kini sedang disorot aparat penegak hukum.
Menurut ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, persoalan Hotel Sayaga tidak hanya berkaitan dengan bisnis perhotelan. "Lebih jauh, kasus ini menyangkut arah kebijakan pemerintah daerah, kualitas tata kelola, serta masa depan aset publik yang dibiayai dari uang rakyat," katanya.
Isu ini, kata dia, menjadi sensitif karena proyek Hotel Sayaga kembali masuk radar penegakan hukum. Ditreskrimsus Polda Jawa Barat diketahui telah memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan hotel tersebut guna mengumpulkan keterangan terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan konstruksi yang dikelola PT Sayaga Wisata Bogor.
Di sisi lain, publik juga menerima narasi bahwa hotel tersebut telah mulai beroperasi sejak Mei 2025 dan kini dikelola bersama operator swasta Horison Hotels Group melalui PT Metropolitan Golden Management.
Dalam skema kerja sama terbaru, aset disebut tetap milik Perseroda Sayaga Wisata, dengan pembagian laba yang diklaim mencapai 96 persen untuk Sayaga dan 4 persen untuk operator.
Namun di sinilah letak kejanggalannya. Ketika aspek pidana proyek masih menggantung, aspek komersialnya justru didorong maju. Seolah publik diminta menerima logika sederhana: tidak masalah jika proyeknya bermasalah, yang penting hotelnya kini sudah beroperasi.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
