Sebagai langkah antisipasi, DPRD mendorong Pemkot Bogor untuk menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan patroli, khususnya ke tempat-tempat publik seperti kafe.
“Satpol PP tidak termasuk OPD yang menjalankan WFH. Mereka bisa ditugaskan patroli untuk memastikan ASN tidak menyalahgunakan kebijakan ini,” kata Zenal.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan efektivitas kebijakan WFH tetap terjaga dan tidak menurunkan produktivitas kinerja aparatur.
Diketahui, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan diterapkan sebagai upaya efisiensi penggunaan energi di perkantoran pemerintah. Kebijakan ini merupakan respons terhadap dinamika global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Bogor mewajibkan ASN untuk tetap disiplin, di antaranya dengan mengirim swafoto (selfie) sebanyak tiga kali selama jam kerja sebagai bentuk laporan kehadiran. Selain itu, ASN juga harus tetap responsif dan siap dihubungi kapan pun dibutuhkan.
Untuk menghindari potensi penyalahgunaan menjadi libur panjang, DPRD mengusulkan agar jadwal WFH dipindahkan dari hari Jumat ke hari Rabu. Langkah ini dinilai lebih efektif dalam menjaga ritme kerja ASN.
“Perubahan hari WFH ke tengah pekan bisa mengurangi potensi disalahgunakan untuk long weekend,” ujarnya.
Selain itu, Zenal juga menekankan pentingnya penerapan sanksi tegas bagi ASN yang terbukti melanggar aturan WFH, termasuk jika kedapatan bekerja dari kafe tanpa alasan yang sah.
DPRD Kota Bogor juga mengajak awak media dan masyarakat untuk turut mengawasi implementasi kebijakan tersebut agar berjalan sesuai tujuan.
“Peran media penting dalam mengawasi. Jangan sampai niat baik pemerintah untuk menghemat energi justru tidak tercapai,” katanya.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
