BOGOR, iNews.id - Puluhan aksi unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor di bubarkan paksa oleh ratusan pengendara motor yang hendak melintasi Jalan, Ir. H. Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa (12/4).
Pantauan iNewsbogor.id di lapangan, banyaknya motor yang melintas di jalan tersebut berbondong bondong mendobrak water barrier yang sudah di siapkan petugas kemanan.
Setelah menerobos water barrier, para pengendara itu membubarkan paksa mahasiswa yang melakukan aksi dengan membunyikan klakson dengan bersamaan tepat di hadapan para mahasiswa yang melakukan Border hidup.
Salah satu perwakilan dari HMI berdiri dengga menggunakan pengeras suara menyampaikan kepada mahasiswa aksi unjuk rasa untuk menguatkan border hidup dan ia mengatakan jangan sampai ada nya penyusup.
"Barisan, jangan sampai ada penyusup, tetap amankan, kuatkan border," ujarnya.
Sementara itu, terlihat Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro memberikan arahan kepada anggota Polresta Bogor Kota dibantu anggota dari TNI untuk membuka kawat berduri (berier) yang melintang tepat di depan aksi unjuk rasa.
“Harap tenang, akan kami buka dan segera kembali bisa dilintasi, dan kepada para mahasiswa aksi Silahkan membubarkan diri, banyak pengguna jalan yang ingin memakai akses jalan ini,” tegasnya.
Diketahui, aksi HMI ini merupakan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, menuntut atas kenaikan harga bahan pangan pokok dan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus nya Pertamax.
Berikut 9 tuntutan yang disampaikan mahasiswa aksi unjuk rasa,
- Menuntut pemerintah untuk harga bahan pokok.
- Menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas mafia minyak goreng.
- Menuntut pemerintah untuk mengembangkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai solusi untuk kelangkaan minyak goreng dengan menggunakan program subsidi.
- Menuntut pemerintah untuk penyebaran pangan di setiap daerah.
- Menuntut dan menolak harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Mendesak Presiden RI untuk menindak tegas pejabat pejabat publik atau elit politik yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden karena telah membuat kegaduhan di kalangan masyarakat.
- Mendesak Presiden untuk kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% karena akan menambah kenyamanan ekonomi masyarakat.
- Mendesak presiden untuk tidak memprioritaskan pembangunan kota baru negara dan fokus pada pemulihan serta percepatan perekonomian pasca pandemi.
- Permintaan pemerintah untuk tidak terus memperbesar hutang negara.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
