Menurutnya, pengusaha yang tergabung dalam Hiswana Migas memiliki posisi strategis karena berada langsung di tengah rantai distribusi energi yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menyambut baik audiensi tersebut. Ia berharap keberadaan Hiswana Migas tidak hanya berperan dalam menjaga kelancaran distribusi energi, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pembangunan Kota Bogor. Adityawarman juga membuka ruang komunikasi dan kolaborasi antara DPRD dengan Hiswana Migas dalam membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan dunia usaha dan kepentingan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas adanya perbedaan cara pandang mengenai penyelenggaraan totem SPBU yang dikenakan pajak reklame.Hiswana Migas menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan keseluruhan beban perpajakan yang telah ditanggung oleh pengusaha SPBU.
Karjito menegaskan, pengusaha yang tergabung dalam Hiswana Migas pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat wajib pajak yang selama menjalankan kegiatan usahanya telah memberikan kontribusi kepada negara maupun daerah melalui berbagai jenis pajak.
“Kalau dihitung, sejak bangun sampai tidur, pengusaha itu bayar pajak. Ketika menebus BBM ke Pertamina, di dalam transaksi tersebut sudah terdapat komponen pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai belum lagi kewajiban pajak lainnya,” kata Karjito.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
