Atas temuan tersebut, Ombudsman berencana menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) sebagai bagian dari tindakan korektif.
Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan pihaknya meminta fasilitas khusus tersebut segera dibongkar. Ombudsman bahkan menyatakan akan kembali melakukan sidak dalam waktu kurang dari satu bulan untuk melihat tindak lanjutnya.
Selain pembongkaran bangunan, Ombudsman menyampaikan sejumlah rekomendasi lain, termasuk penataan kembali warga binaan yang diduga menempati fasilitas tersebut serta memperketat pengamanan kawasan Lapas Cibinong. Ombudsman juga menemukan adanya dua akses keluar di bagian belakang yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam pengamanan.
Ombudsman belum memastikan identitas warga binaan yang menggunakan fasilitas tersebut maupun apakah terdapat pembayaran untuk mendapatkan tempat tinggal di bangunan tersebut.
Dalam pemeriksaan, Ombudsman mengaku sempat meminta keterangan dari salah seorang yang berada di fasilitas tersebut. Menurut keterangan Syafrida, orang tersebut mengaku membayar untuk dapat menempati fasilitas itu. Namun, besaran pembayaran belum diketahui karena proses permintaan keterangan terhenti setelah petugas lapas mendatangi lokasi.
Karena itu, keberadaan lebih dari 10 bangunan dengan fasilitas menyerupai apartemen tersebut masih membutuhkan pendalaman mengenai status bangunan, peruntukan, pihak yang menggunakan, sumber fasilitas, serta ada atau tidaknya perlakuan khusus terhadap warga binaan tertentu.
Ombudsman menyatakan hasil sidak akan dituangkan dalam kajian dan menjadi dasar tindak lanjut pengawasan terhadap Lapas Kelas IIA Cibinong.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
