BOGOR, iNewsBogor.id — Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Petisi 26 Masyarakat Sipil Bogor Bersatu menyoroti proses hukum kasus dugaan penipuan yang menyeret anggota DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar. Mereka mempertanyakan lamanya penanganan perkara tersebut hingga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan pada Desember 2024.
Ketua Petisi 26 Masyarakat Sipil Bogor Bersatu, Rizwan Riswanto, mengatakan, berdasarkan dokumen SPDP bernomor B/162/XII/2024/Reskrim tertanggal 16 Desember 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Beben tercatat dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
Perkara tersebut bermula dari laporan polisi yang dibuat Lily pada 27 April 2018 dengan nomor LP/B/424/IV/2018/SPKT/RES BOGOR/POLDA JBR. Sementara peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada Desember 2012.
Rizwan mempertanyakan rentang waktu penanganan perkara tersebut. Menurutnya, terdapat jeda sekitar enam tahun antara laporan polisi dan penerbitan SPDP, serta sekitar 12 tahun sejak peristiwa yang dilaporkan.
"Kami dari Petisi 26 mempertanyakan komitmen penegakan hukum di wilayah Bogor. Mengapa laporan polisi yang dibuat sejak April 2018, dan peristiwa dugaan pidananya terjadi pada Desember 2012, baru dinaikkan ke tahap penyidikan pada Desember 2024?" tanya Rizwan dalam keterangan tertulisnya.
Dia menilai lambatnya penanganan perkara tersebut perlu mendapat penjelasan dari aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.
Rizwan juga menegaskan, kedudukan Beben sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor dan mantan aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh memengaruhi proses penegakan hukum.
"Sebagai wakil rakyat, saudara Beben Suhendar seharusnya memberikan contoh moralitas dan kepatuhan hukum yang tinggi. Kami menuntut Polres Bogor dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor bekerja secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu," katanya.
Melalui pernyataan resminya, Petisi 26 menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, meminta Polres Bogor menjelaskan kendala yang menyebabkan penanganan perkara tersebut berlangsung bertahun-tahun sejak laporan dibuat pada 2018.
Kedua, mengajak masyarakat Kabupaten Bogor mengawal proses penyidikan agar berjalan tanpa intervensi politik maupun kekuasaan.
Ketiga, meminta Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor mencermati persoalan hukum yang melibatkan Beben guna menjaga integritas lembaga legislatif.
Rizwan mengatakan, Petisi 26 akan terus memantau perkembangan perkara tersebut hingga proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
"Kami tidak ingin ada kesan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, apalagi terhadap elite politik lokal. Petisi 26 akan terus mengawal kasus ini hingga berkasnya dinyatakan lengkap atau P-21 dan dilimpahkan ke pengadilan," ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan iNews.id belum mendapat konfirmasi dari pihak Polres Bogor maupun Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. KBO Resrim Polres Bogor Iptu Dwi Wiyanto Sulistyo ketika dikonfirmasi belum menjawab.
Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Bogor Beben Suhendar ketika dikonfirmasi iNews.id, Senin malam (10/11/2026) belum menjawab pesan WhatsApp yang dikirimkan.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
