Pengunduran diri seorang Wakil Presiden di tengah masa jabatannya diatur secara ketat di dalam konstitusi Indonesia,yakni melalui UUD 1945 Pasal 8 Ayat (2). Berdasarkan beleid tersebut, apabila jabatan Wakil Presiden kosong karena mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, Presiden harus mengajukan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
Selanjutnya, MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk memilih dan menetapkan Wakil Presiden pengganti dari salah satu dari dua kandidat usulan presiden tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pimpinan MPR dan DPR masih melangsungkan rapat tertutup di Gedung Nusantara III untuk membahas kelanjutan administratif dan penjadwalan Sidang Paripurna khusus guna menyikapi surat pengunduran diri resmi dari Gibran Rakabuming Raka. Publik menantikan konferensi pers resmi dari pihak istana dan pimpinan parlemen demi memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga kondusif.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
