Sebelumnya, dinamika parlemen sempat memanas dengan bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang didukung oleh 120 anggota DPR RI lintas fraksi terkait evaluasi jabatan wakil presiden. Namun, dengan adanya keputusan pengunduran diri secara resmi, instrumen politik tersebut praktis kehilangan urgensinya.
"Hak Menyatakan Pendapat sudah tidak relevan lagi karena yang bersangkutan sudah memilih jalan mundur," kata Adi menilai kandasnya eskalasi penjatuhan sanksi politik formal di parlemen.
Hal ini sekaligus menjawab spekulasi publik mengenai potensi manuver partai politik pengusul HMP yang dikhawatirkan akan "balik badan" atau terpecah di tengah jalan. Dengan mundurnya Gibran, perdebatan hukum dan politik terkait keabsahan dokumen administratif yang sebelumnya menjadi polemik di ruang publik terselesaikan secara otomatis melalui jalur konstitusi administratif.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
