Menurut Dimas, regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
Masyarakat Berhak Mendapatkan Informasi
Dimas menilai masyarakat Pandeglang juga berhak mengetahui secara transparan arah kebijakan pemerintah terhadap masa depan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Dia berharap pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif dan ekonomi, tetapi juga mengevaluasi setiap kebijakan yang berpotensi memengaruhi kelestarian lingkungan.
"Jangan sampai Badak Jawa kehilangan habitatnya karena lemahnya keberpihakan kebijakan terhadap konservasi," ujarnya.
Dimas menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya investasi maupun pertumbuhan ekonomi. Kemampuan negara menjaga kelestarian alam juga menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.
Baginya, perlindungan Badak Jawa merupakan tanggung jawab bersama agar salah satu kekayaan hayati Indonesia tersebut tetap lestari dan tidak hilang dari habitat alaminya.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
