Langgar HAM dan Kebebasan Berekspresi, Aliansi BEM se-Bogor Tuntut Hapus Pasal Karet di RKUHP

BOGOR -  Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor menyampaikan tuntutan pada pemerintahan terkait RKUHP yang pada tahun 2019 ditolak banyak kalangan termasuk elemen mahasiswa karena dinilai bermasalah.

Pernyataan tuntutan disampaikan Aliansi BEM se-Bogor dalam konperensi pers digelar di Kampus AKA Bogor, Tanah Baru Kota Bogor, Kamis (30/6/2022).

Baca Juga

Ganjar Pranowo dan Gibran Olahraga Bareng di Bogor Sabtu Mendatang

Koordinator BEM se-Bogor Rizki Nuria Sury Altar, menyampaikan RKUHP bahkan akan diplot pengesahannya di bulan Juli ini meski banyak ditemukan pasal bermasalah.

"Dimulai sejak tahun 1964, pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hingga sekarang masih belum disahkan, karena berbagai polemik di dalam pembahasannya. Sudah lebih dari setengah abad, rencana yang dijanjikan dari tahun ke tahun masih saja tidak ada hasil yang jelas terkait RKUHP ini," papar Rizki Nuria Sury Altar.

Editor : Hilman Hilmansyah