AS Tolak Sarung Tangan Produk Malaysia, Diduga Hasil Kerja Paksa? 

KUALA LUMPUR.iNews.id - Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) Amerika Serikat (AS) melarang impor dari produsen sarung tangan Malaysia Brightway Group atas dugaan praktik kerja paksa. 

Demikian dinyatakan CBP, Senin (20/12/2021). Ini adalah larangan keenam dalam 18 bulan pada perusahaan Malaysia, dan yang kelima dari sektor manufaktur sarung tangan negara itu sejak September 2019. 

Baca Juga

Siswa IT IDN Boarding School Jonggol Kabupaten Bogor Tampil di Scout Camp International Thailand

CBP mengeluarkan perintah pelepasan, menginstruksikan pelabuhan masuk AS untuk menahan sarung tangan sekali pakai yang diproduksi di Malaysia oleh tiga perusahaan dalam grup - Brightway Holdings, Laglove dan Biopro - mulai awal pekan ini. 

“Tindakan itu diambil berdasarkan informasi yang secara wajar mengindikasikan penggunaan kerja paksa dalam operasi manufaktur entitas itu," sebut pernyataan CBP, seperti dikutip dari Reuters. 

CBP mengatakan telah mengidentifikasi 10 dari 11 indikator kerja paksa Organisasi Buruh Internasional selama penyelidikannya ke Brightway. Pada bulan Desember tahun lalu, pejabat Malaysia menggerebek fasilitas Brightway dan menemukan pekerja yang tinggal di kontainer pengiriman, dalam kondisi yang sangat jorok sehingga Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, M Saravanan kemudian menyamakan mereka dengan "perbudakan modern". 

Baca Juga

Berkumpul di Asia World Muslim Summit, 50 Pemuda Lintas Negara Solid Dukung Palestina

Ditanya pada bulan Mei tentang penggerebekan tersebut, Direktur Pelaksana perusahaan, G. Baskaran, mengatakan kepada Reuters, bahwa laporan audit dari 2019 dan 2020 menunjukkan kalau perusahaan itu tidak melakukan segala bentuk kerja paksa atau perbudakan modern. 

Sekitar sebulan setelah penggerebekan Malaysia, CBP membuka penyelidikan ke Brightway, menurut sebuah surat yang dilihat oleh Reuters. Sebelumnya pada akhir November, Pemerintah Inggris telah meluncurkan penyelidikan ke salah satu pemasok utama alat pelindung diri NHS atas dugaan penggunaan kerja paksa. Pejabat di Departemen Bisnis, Energi, dan Strategi Industri (BEIS) sedang menyelidiki Supermax, yang memenangkan kontrak 316 juta Poundsterling untuk 88,5 juta sarung tangan karet saat pandemi Covid mulai merebak.

Pemerintah Inggris telah memulai penyelidikannya sendiri setelah Jeremy Purvis, seorang rekan Demokrat Liberal, menuntut pengawasan Supermax dan tindakan untuk memastikan bahwa produk yang dibuat menggunakan perbudakan modern tidak digunakan di Inggris. 

Baca Juga

Petenis Muda Kabupaten Bogor Fakhri Akbar Siregar Raih Prestasi Fantastis di Malaysia

Ditanya oleh Guardian untuk perincian penyelidikan, seorang juru bicara pemerintah mengatakan: “Kami menanggapi tuduhan semacam ini dengan sangat serius dan kami sedang menyelidiki klaim yang dibuat terhadap Supermax. Kami telah membuat komitmen kuat untuk memberantas perbudakan modern dari semua kontrak dalam rantai pasokan pemerintah.” 

Pemerintah menjelaskan bahwa penyelidikan dapat menyebabkan Supermax dilarang memasok NHS. “Proses uji tuntas yang tepat dilakukan untuk semua kontrak pemerintah dan pemasok kami diwajibkan untuk mengikuti standar hukum dan etika tertinggi. Jika mereka gagal melakukannya, kami akan menghapusnya dari kontrak saat ini dan yang akan datang,” kata juru bicara itu.

Editor : Hilman Hilmansyah