Ade Yasin Raih Posisi Pertama Sebagai Bupati Berpengaruh 2021 

Peringkat keenam hingga sepuluh diduduki Bupati Kudus, H.M. Hartopo, dengan 17.982 pernyataan, Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya, 17.977 pernyataan, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, 17.974 pernyataan, Bupati Wajo, Amran Mahmud, 17.671 pernyataan, serta Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, 17.270 pernyataan.

Baca Juga

Jadi Desa Sadar Hukum 2023, Kades Cilebut Barat: Saya Bangga dan Terharu

Selain Bupati Berpengaruh di Media, Indonesia Indicator juga menobatkan deretan figur ke dalam beberapa kategori lain. Mulai dari Tokoh Paling Berpengaruh di Media, Gubernur/Wakil Gubernur Berpengaruh di Media, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Berpengaruh di Media. 

Ada juga kategori terpegah atau figur yang paling banyak diberitakan media, baik memberikan pernyataan ataupun tidak. Deretan tokoh nasional, gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota, hingga bupati, masuk dalam penilaian.

Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, mengatakan bahwa umumnya para figur yang masuk kategori adalah mereka yang dikutip dan diberitakan melalui penanganan COVID-19 gelombang kedua di daerahnya masing-masing.

Baca Juga

Waspada Penipuan Catut Nama Bupati Bogor Ade Yasin

"Di antaranya dalam upaya memperketat prokes (protokol kesehatan) melalui PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat), kebijakan ganjil-genap kendaraan dan penutupan jalan, pembelajaran tatap muka (PTM), ketersediaan ranjang rumah sakit/obat/oksigen, bantuan COVID-19, serta percepatan penyaluran vaksinasi COVID-19, selain masalah-masalah terkait dengan pemulihan perekonomian daerah," ujar Rustika seperti dikutip pada Senin (3/1/2022).

Di masa sekarang ini, aktivitas di media dan media sosial memang menjadi cukup penting. Setidaknya bisa menjadi jembatan langsung antara masyarakat dengan pejabat.

Para pejabat bisa memahami apa yang terjadi di masyarakat dan lebih mendekatkan pada masyarakat yang selama ini telah memilihnya sebagai pemimpin di daerahnya. Mereka juga bisa menggunakan media, khususnya media sosial, untuk menyosialisasikan berbagai kebijakan.

Editor : Hilman Hilmansyah