Menyimpang dari Syariat Islam, Luqman Hakim Dorong Pemerintah Tindak Tegas Ponpes Al Zaytun

JAKARTA, iNewsBogor.id – Anggota Komisi VIII DPR Luqman Hakim mendorong pemerintah untuk menindak tegas Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zatyun.

Legislator PKB ini menegaskan bahwa Al Zaytun telah lama menjadi kontroversi, mulai dari terafiliasi dengan kelompok radikal Negara Islam Indonesia (NII) hingga melaksanakan praktek keagamaan yang menyimpang dari syariat Islam.

Baca Juga

Viral! Politikus Golkar Jamaludin Malik Pakai Kostum Ultraman saat Dilantik jadi Anggota DPR

“Ponpes Al Zaytun itu sudah lama menjadi kontroversi. Di antaranya dugaan keterkaitan Al Zaytun dengan NII. Di samping itu adanya informasi-informasi mengenai praktek keagamaan di sana yang menyimpang dari syariat Islam,” ucap Luqman saat dikonfirmasi iNewsBogor.id, Jumat (23/6/2023).

Ketua Bidang Politik dan Pemerintah GP Ansor itu juga sempat membahas dugaan adanya bekingan kuat di belakang pesantren yang berada di Indramayu, Jawa Barat, itu.

“Tidak tegasnya pemerintah terhadap masalah-masalah terkait Ponpes Al Zaytun, memicu berkembangnya spekulasi adanya pihak kuat yang menjadi beking Ponpes Al Zaytun.

Baca Juga

Timwas Haji DPR Dilaporkan ke Kejagung 

Luqman menjelaskan, sejak zaman orde baru, kekuasaan membentuk kelompok-kelompok keagamaan untuk tujuan tertentu.

“Biasanya, mereka yang melakukan ini adalah faksi tertentu yang memiliki kekuasaan intelijen,” katanya.

Ponpes Al Zaytun, dalam dua pekan terakhir, menuai sorotan publik dengan segudang kontroversi yang dihadirkan pimpinannya, Panji Gumilang.

Baca Juga

Amin AK: RUU Pelayaran Dorong Transformasi Sistem Logistik Nasional

Mulai dari tata cara penyelanggaraan salat Ied hingga pernyataan Panji tentang  kitab suci Al-quran.

Selain itu, Ponpes Al Zaytun, Kamis (22/6) kemarin, didemo oleh ratusan massa. Mereka menuntut agar Panji Gumilang dan Al Zaytun yang dinilai menyimpang dari ajaran agama harus ditindak tegas.

Luqman mengatakan, berbagai kontroversi Ponpes Al Zaytun besutan Panji Gumilang belakangan ini dapat dijadikan momentum bagi pemerintah untuk mengambil sikap tegas.

Baca Juga

Anggota DPR Desak Kementerian BUMN Libatkan Aparat Penegak Hukum Berantas Korupsi di Indofarma

“Ini harus menjadi momentum bagi pemerintah bersikap tegas terhadap PP Al Zaytun dan tak perlu menimbang siapa kekuatan yang menjadi bekingnya. Saatnya pula negara menghentikan operasi-operasi intelijen dan kontra-intelijen yang menunggangi simbol dan gerakan Islam dan agama lainnya,” pungkasnya.

Editor: Ifan Jafar Siddik