Prioritaskan Kelompok Rentan dan Miskin, Belanja Subsidi BBM Hingga Pupuk Petani Capai Rp492 T

JAKARTA, iNewsBogor.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran sebesar Rp492 triliun dari APBN direalisasikan untuk belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran BPJS Kesehatan, hingga pupuk bagi para petani. Pemerintah juga akan meningkatkan anggaran belanja untuk bantuan sosial (bansos) bagi 21,3 juta penduduk sebesar Rp 8 triliun.

Alokasi dan realisasi anggaran ini sebagai wujud perhatian pemerintah pada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin dan rentan.

Baca Juga

Waketum Jokman: Kaesang Bukan Pejabat Publik Mana Mungkin Gratifikasi

Sri Mulyani awalnya mengungkapkan, realisasi belanja negara hingga Juni 2023 atau semester I/2023 mencapai Rp1.255,7 triliun.

Rp891,6 triliun dari angka total belanja itu merupakan belanja pemerintah pusat. Sedangkan realisasi belanja non kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp492 triliun.

Ani, sapaan akrabnya, memastikan belanja non-K/L yang mencapai Rp492 triliun ini manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Misal, belanja untuk subsidi BBM, Kartu Prakerja, hingga subsidi pupuk bagi para petani.

Baca Juga

Trust Indonesia Nilai Jokowi Harus Jadi Ketum Partai Perkuat Posisi Tawar di Pemerintahan Mendatang

“Artinya APBN sangat diandalkan bagi kelompok rentan dan miskin. Keluarga rentan dan miskin ini kita daftarkan untuk akses kesehatan, kami bayarkan Rp3,9 juta per bulan bagi 96,7 juta peserta yang dibayarkan akses BPJS kesehatannya oleh APBN,” tutur Ani saat konferensi pers APBN KITA, Senin (24/7/2023).

Ani merinci data belanja non-K/L yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Antara lain, menyalurkan uang dari APBN sebesar Rp42,9 triliun untuk listrik. “Artinya Rp7,1 juta per bulan kita memberikan subsidi kepada para pelanggan listrik yang selama ini tarifnya masih di bawah biaya PLN,” tuturnya.

Baca Juga

Faisal Basri: Krisis Ekonomi dan Politik Nasional Akibat Kepemimpinan Jokowi

Kemudian, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi kompensasi BBM sebesar Rp57,7 triliun dalam enam bulan pertama. “Artinya, setiap bulan APBN membayar Rp9,6 triliun bagi pengguna subsidi BBM,” ungkap Ani.

Kemudian, realisasi anggaran untuk program kartu Prakerja bagi 529.000 peserta mencapai Rp2,28 triliun. Lalu 9,8 juta masyarakat rentan mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) yang nilai realsiasi anggarannya senilai Rp14,7 triliun.

Selain itu, pemerintah juga merealisasikan Rp23,2 triliun untuk penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Baca Juga

Wali Kota Bogor Bima Arya Terima Tanda Kehormatan dari Presiden Jokowi

Anggaran untuk Bansos Ditambah Rp8 Triliun

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa realisasi anggaran untuk subsidi LPG 3 kg mencapai Rp32,5 triliun, atau setara Rp5,4 triliun per bulan untuk 3,3 juta metrik ton.

Bahkan, menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan agar realisasi anggaran untuk bantuan sosial bagi 21,3 juta masyarakat miskin dan rentan ditambah sebesar Rp 8 triliun.

Baca Juga

Jokowi dan Ma'ruf Amin Salat Id di Masjid Istiqlal

“Bapak Presiden (Jokowi) telah meminta kita menambahkan lagi bantuan pangan untuk masyarakat kelompok miskin. Jadi, Oktober hingga Desember 2023 kita akan menambahkan Rp9 triliun yang akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga atau kelompok rentan, dengan setiap keluarga mendapatkan beras 10 kg per bulan atau 30 kg dalam tiga bulan,” papar Ani.

“Ini adalah tambahan bansos yang kita rasakan perlu diperkuat pada saat guncangan dan tekanan masih kita lihat, serta pemulihan ekonomi jangan sampai meninggalkan kelompok paling rentan, yaitu kelompok miskin,” pungkasnya.

Editor : Ifan Jafar Siddik