Rocky Gerung: Pak Jokowi Paham Saya Mengkritik Kedudukan Publiknya, Makanya Tidak Lapor Polisi

JAKARTA, iNewsBogor.id – Pengamat politik Rocky Gerung menegaskan bahwa pernyataannya soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan sebuah kritik yang ditujukan pada seorang pejabat publik.

Rocky meyakini bahwa Jokowi, sebagai Presiden RI, memahami betul bahwa yang ia sampaikan merupakan sebuah kritik yang tidak ditujukan pada individu sang presiden.

Baca Juga

Hotman Paris Hutapea, Pengacara Terkenal, Tantang Rocky Gerung di Holywings Sport Show Series 5

“Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Kan engga ada urusan saya dengan Pak Jokowi,” ujar Rocky saat konferensi pers pada Jumat (4/8/2023).

“Saya kira Pak Jokowi juga mengerti (bahwa yang saya sampaikan adalah kritik), itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya,” sambungnya.

Nama Rocky Gerung viral buntut dari pernyataannya dalam sebuah acara bertajuk ‘Aliansi Aksi Sejuta Buruh’. Dalam forum buruh itu, Rocky mengkritisi dua kebijakan Presiden Jokowi, yakni soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan penerapan model Omnibus law.

Baca Juga

Rekan Aktivis di Peristirahatan Terakhir Sang Rajawali Ngepret

Penjelasan Rocky Soal Forum Buruh

Rocky juga menegaskan bahwa ia menempatkan diri sebagai orang yang pro terhadap kelompok buruh. Ia tegas menolak model Omnibus Law dalam merangkai Undang-undang Ketenagakerjaan.

“Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 Agustus (2023) karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik, karena menghina hak buruh untuk memperoleh pendapatan,” jelas Rocky.

Baca Juga

Demo Buruh 10 Agustus: Polisi Imbau Masyarakat Hindari Area DPR dan Monas, Dihadiri 1 Juta Massa?

“Jadi Omnibus law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil Omnibus Law bagus, kenapa buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi?” sambungnya.

Rocky meyakini ada kecurangan dalam penggunaan Omnibus Law dalam menyederhanakan sejumlah undang-undang, termasuk UU Ketenagakerjaan.

“Kita tahu bahwa undang-undang itu udah bolak-balik ditolak MA, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa jadi perpu, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang. Itu yang saya sebut sebagai, apa, permainan semacam itu? Masa pemerintah menipu kebijakan? Jadi saya memang pro buruh,” tegasnya.

Baca Juga

Kasus Penghinaan Presiden Jokowi, Bareskrim Polri Ambil Alih 13 Laporan terhadap Rocky Gerung

Selain itu, Rocky juga membantah tudingan dirinya memprovokasi massa buruh untuk menggelar unjuk rasa pada 10 Agustus 2023 mendatang.

“Lalu saya dianggap mengompori buruh untuk 10 Agustus, bukan. Buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi, bukan saya komporin. Saya tau bahwa buruh merencanakan itu dari awal, dan sejak dua tahun lalu Gerakan buruh kan terus-menerus tuh. Jadi apa yang salah di situ tuh? Lalu saya dianggap mendorong makar segala macam,” jelasnya.

“Itu kasus yang menyebabkan keriuhan itu, saya membela buruh di pidato itu. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa Gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi. Karena itu dicari cara supaya digembosi,” pungkas Rocky.

Baca Juga

Istana Janji Bakal Laporkan Rocky Gerung ke Polisi Buntut Pernyataan ke Jokowi

Editor : Ifan Jafar Siddik