Jokowi Enggan Jadi Ketum PDIP Gantikan Megawati, Pilih Pensiun Berpolitik Lalu Pulang ke Solo

JAKARTA, iNewsBogor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan atas usulan agar dirinya menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggatikan Megawati Soekarnoputri.

Eks Walikota Solo itu mengaku enggan menjadi ketua umum partai politik.

Baca Juga

Tim Hukum Merah Putih Dorong MK Putus PHPU Berdasarkan Perolehan Suara Capres

Agendanya setelah purna tugas sebagai presiden yakni pensiun lalu pulang ke kampung halamannya, yaitu Kota Solo.

Demikian disampaikan Jokowi usai dirinya memimpin Upacara HUT ke-78 TNI di Monas, Kamis (5/10/2023).

“Saya mau pensiun pulang ke Solo,” ucap Jokowi singkat.

Baca Juga

Demi Pengaruh Politik Pasca Lengser, Trust Indonesia Prediksi Jokowi Bakal Berjibaku Kuasai Golkar

Ihwal aktivitasnya, Jokowi tak bercerita banyak.

Ia hanya mengutarakan bahwa kelak dirinya akan memberikan tongkat estafet kepemimpinan kepada tokoh-tokoh muda, seperti Puan Maharani yang kini menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan.

“Banyak yang muda-muda (untuk mengurus politik). Ada Mba Puan, Mas Prananda. Gitu kan,” tutur Jokowi.

Baca Juga

Ramai Soal Hak Angket, Trust Indonesia: Cuma Gertak Sambal Buat Bargaining

Usulan Jokowi menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati pertamakali digulirkan oleh Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden ke-1 RI Sukarno.

Dalam opininya yang tayang di Harian Kompas, Sabtu (30/9) lalu, Guntur menilai sosok Jokowi perlu melanjutkan karier politiknya setelah purna tugas sebagai presiden.

“Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan,” tulis Guntur.

Baca Juga

Pertemuan Prabowo-SBY Gelagat Bangun Aliansi Politik Baru

Ada sejumlah pertimbangan mengapa Guntur menilai Jokowi cocok menjadi Ketua Umum PDIP.

Baginya, Jokowi merupakan anak ideologis Bung Karno.

Langkah Jokowi menggalakkan program hilirisasi di Indonesia menjadi cerminan sikap geopolitik seorang Sukarno dalam tatanan global.

Baca Juga

HRW Sebut Kepemimpinan Jokowi Berakhir Tanpa Inisiatif Penanganan Masalah HAM

Misal, larangan ekspor nikel yang kini menuai pro-kontra dunia internasional. Kebijakan itu membuat sejumlah negara, seperti Amerika, Kanada, Korea Selatan serta sejumlah negara lain di Eropa benar-benar murka.

Dengan mengusulkan Jokowi menjadi ketua umum, Guntur menilai sosok Megawati bisa menjadi seorang Ketua Dewan Pembina Partai.

“Dalam hal ini, jika nanti disetujui, Megawati akan menjadi Ketua Dewan Pembina, dapat saja kepada Megawati diberi lagi hak prerogative layaknya sebelumnya,” tutur Guntur.

Editor : Lusius Genik NVL