Soal Penyebaran Nyamuk Wolbachia, Ini Tudingan Koalisi Kesehatan pada Kemenkes

JAKARTA, iNewsBogor.id - Koalisi Kesehatan menuding Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menjadikan masyarakat sebagai kelinci percobaan melalui program penyebaran nyamuk Wolbachia. Pasalnya, hingga saat ini, perdebatan di antara ilmuwan masih terus berlangsung sehingga tidak ada garansi atas keberhasilan program tersebut.

"Para ilmuwan masih berdebat soal efektifitas program nyamuk Wolbachia. Karena tidak ada garansi keberhasilan atas program ini, berarti pemerintah (dalam hal ini Menkes Budi Gunadi) memang ingin buat masyarakat sebagai kelinci percobaan," kata Koordinator Kesehatan Abdul Ghofar dalam keterangan tertulis, Jumat (1/12) kemarin.

Lewat program ini, Koalisi Keadilan pun menuduh pemerintah secara tidak sadar ingin membuat kondisi pandemi kembali terjadi. Terlebih, program ini juga dilakukan secara massif di sejumlah wilayah Indonesia.

"Padahal usai pandemi, masyarakat baru saja merasakan nikmat sehat. Sekarang, lewat Nyamuk Wolbachia kok malah ingin dibuat jadi sakit," singgung dia.

Menurut Ghofar, saat ini program pemberantasan sarang nyamuk dan Jumantik sebenarnya sudah cukup efektif untuk mengendalikan dan menangani penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) melalui gerakan 3M yang selama ini sudah dilaksanakan. Meskipun secara bersamaan, Kemenkes memang harus terus memberikan edukasi kepada masyarakat soal pencegahan penyakit yang disebabkan nyamuk Aedes Aegypti tersebut.

"Penyebaran Nyamuk Wolbachia ini seperti mengabaikan peran serta masyarakat yang sebenarnya cukup berhasil mencegah penyakit DBD. Tidak jelas, motivasi apa yang dimiliki Kemenkes dalam melaksanakan program ini," sambungnya.

Tak ayal, Ghofar pun menuding Menteri Kesehatan Budi Gunadi hanya ingin mengelola peruntukan anggaran sebesar Rp 16 miliar yang dimiliki institusinya. Menkes Budi, menurutnya, bahkan tidak punya strategi yang efektif untuk menekan laju kasus DBD di Indonesia.

"Beginilah kalau sektor kesehatan dikelola oleh seorang bankir. Paradigma kebijakannya kalkulasi untung-rugi, uji coba dan senang menjadikan masyarakat sebagai kelinci percobaan. Jika program ini justru menjadi bencana kesehatan, maka Menkes Budi harus bertanggungjawab," tutur dia.

Editor : Furqon Munawar