Program Sejuta Rumah 2023 Kementerian PUPR Capai 1.217.794 Unit

JAKARTA, iNewsBogor.id - Program Sejuta Rumah pada 2023 yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mencatat angka mengesankan, yakni mencapai 1.217.794 unit rumah.

Kontribusi dalam capaian tersebut berasal dari berbagai pihak, termasuk Direktorat Jenderal Perumahan (DJP) dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) yang berada di bawah naungan Kementerian PUPR.

Baca Juga

Kementerian PUPR Catat 79.568 Unit Capaian Program Sejuta Rumah

Selain itu, Kementerian/Lembaga (K/L) lain, Pemerintah daerah, serta pengembang rumah bersubsidi dan rumah komersial juga turut berkontribusi dalam pencapaian ini.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengatakan dari total unit rumah yang telah tercapai, sebanyak 1.010.142 unit ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sementara itu, sebanyak 207.652 unit lainnya ditujukan untuk masyarakat non-MBR.

“Program Sejuta Rumah (PSR) merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. Kami ingin masyarakat Indonesia bisa menempati hunian yang layak huni dan merasakan hasil pembangunan bidang infrastruktur dan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah,” kata Iwan dalam keterangan resmi Kementerian PUPR yang diterima iNews, Kamis (25/1/2024).

Iwan menjelaskan, program Sejuta Rumah merupakan program pro rakyat yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 29 April 2015 lalu di Jawa Tengah. Hingga saat ini, berdasarkan data Kementerian PUPR, capaian Program Sejuta Rumah dari 2015 hingga 2022 telah mencapai angka 7.988.585 unit. 

“Target capaian PSR Tahun 2023 dihitung berdasarkan capaian PSR tiga tahun ke belakang dan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV tahun 2022 lalu. Kami berharap capaiannya terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya perekonomian Indonesia,” ungkapnya.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Ditjen Perumahan Kementerian PUPR. (Foto: Dok. DJP Kementerian PUPR).

Sementara itu, Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur, mengungkapkan berdasarkan data kementeriannya, total capaian Program Sejuta Rumah Tahun 2023 mencapai  1.217.794 unit.

Capaian tersebut terdiri dari kontribusi Kementerian PUPR (DJP dan DJPI) sebesar 396.943 unit, K/L lain sebesar 45.505 unit, Pemerintah daerah sebesar 94.586 unit, Pengembang subsidi non FLPP sebesar 435.946 unit, corporate social responsibility (CSR) perumahan 7.500 unit, dan masyarakat 29.662 unit.

Sedangkan rumah untuk non MBR berasal dari pengembang komersial sebesar 155.464 unit dan masyarakat sebesar 52.188 unit.

Mengenai strategi percepatan pendataan PSR 2023, kata Nur, pihaknya telah melaksanakan beberapa hal, di antaranya mengembangkan sistem pendataan PSR online yang dapat diinput oleh pemerintah daerah dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P).

Kemudian, pihaknya juga melakukan integrasi pendataan PSR dengan aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Selain itu, Kementerian PUPR juga melakukan koordinasi integrasi data mengenai pembangunan rumah lintas K/L dan lintas stakeholder, menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pendataan PSR untuk kolaborasi pendataan PSR bersama pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, penanggungjawab pendataan perumahan di tiap BP2P, dan Tenaga Ahli Pendataan Perumahan (TAPP).

PUPR juga turut melaksanakan rapat sinkronisasi data capaian akhir PSR Tahun 2023 dengan mengundang BP Tapera, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PUPR, Unit Kerja di lingkungan DJP, dan seluruh Balai P2P. 

“Kami yakin PSR merupakan salah satu kunci untuk penanganan kekurangan kebutuhan atau backlog perumahan di Indonesia,” kata Nur.

Nur mengimbuhkan, hasil Susenas 2023, backlog kepemilikan rumah mengalami penurunan dari 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit. Sementara persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak juga mengalami penurunan dari 2020 sebesar 29,4 juta menjadi 26,9 juta rumah tangga.

“Kami juga akan terus mendorong program kolaborasi dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan dan kepedulian sosial dari pihak swasta di bidang perumahan agar masyarakat bisa tinggal di rumah yang layak huni,” pungkasnya. 

Editor : Furqon Munawar